Ambon – Ribuan kader Posyandu di Kota Ambon belum menerima Insentif untuk enam bulan.
“Selama enam bulan, ada 1.454 kader Posyandu belum menerima insentif,” kata Sekretaris Komisi I DPRD Kota Ambon Julius Toisutta di Ambon, Rabu (20/7/2022).
Menurutnya, para kader Posyandu itu sudah sangat berperan aktif dalam membantu program kesehatan yang ada di Ambon baik tingkat kelurahan maupun desa atau negeri.
Politisi Partai Demokrat itu mengaku, nasib mereka akan menjadi catatan komisi untuk dicarikan solusi agar dituntaskan. Sehingga diharapkan akan diagendakan rapat khusus yang menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan untuk membahas masalah itu.
Seperti Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) hingga Sekretaris Kota Ambon Agus Ririmase.
“Kita punya 20 kelurahan, 8 desa dan 22 negeri adat. Komisi I DPRD Kota Ambon tetap mendorong agar 1.454 kader Posyandu tersebut bisa mendapatkan insentif di tahun 2022 ini,” ujarnya.
Sebelumnya, pembayaran insentif pada tahun 2021 juga sempat tertunda-tunda akibat anggaran terpakai untuk penanganan Covid-19.
Kader Posyandu di Kota Ambon sendiri sebelumnya mendapatkan insentif sebesar Rp. 300 ribu perbulan.
Julius mengungkapkan, hal itu terjadi karena intensif dari kader Posyandu sudah tidak lagi diakomodir dalam APBD Kota Ambon tahun 2022.
“Kita sudah melakukan kroscek, ternyata pembayaran insentif kader Posyandu tak lagi diakomodir dalam APBD. Harusnya, pembayaran insentif tingkat kelurahan dibayar menggunakan APBD. Sementara di tingkat desa/negeri dengan menggunakan Dana Desa. Tapi sama saja, Dana Desa juga bersumber dari APBD,” ujarnya.
Menurutnya, DPRD tak hanya tinggal diam menyikapi masalah ini, pihaknya akan segera mencari solusi dan mengawal hingga para kader Posyandu bisa kembali menerima apa yang menjadi hak mereka.
“Nah, kami akan memberi perhatian serius kesitu, nanti kita cari solusi. Prinsipnya, kita akan kawal hingga masalah ini tuntas,” tegasnya. (dm2)
