Ambon – Dalam rangka meredam gejolak harga beras, Perum Bulog kantor wilayah Maluku dan Maluku Utara mendistribusikan 840 ton beras di pasaran. Distribusi ini dilakukan sejak Kamis sampai Jumat (19-20/1/2023).
Pimpinan Wilayah Perum Bulog Kanwil Maluku dan Maluku Utara, Saldi Aldryn mengatakan, hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan program Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) guna membantu pemerintah dalam menjaga kestabilan harga dan pasokan pangan di wilayah Kota Ambon dan sekitarnya serta wilayah Maluku pada umumnya.
Dia mengatakan, pihaknya akan terus berkordinasi dengan pemerintah pusat maupun daerah untuk menjaga harga beras ditingkat konsumen agar tetap stabil atau tidak mengalami lonjakan, dengan program yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya seperti operasi pasar atau yang dikenal dengan istilah (SPHP).
“Pelaksanaan SPHP Beras 2023 ini didasari Peraturan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 15 Tahun 2022 dan Surat Kepala Bapanas Nomor 02/TS.03.03/K/1.2023 yang mana untuk Wilayah Maluku sebesar Rp 8.900/kg, saluran: satgas, pengecer (pedagang eceran, toko modern, TPK, RPK, Koperasi, dan/atau pedagan eceran lainnya); berlokasi seluruh Indonesia terutama di pasar-pasar pencatatan BPS dengan ketentuan yang telah ditentukan seperti satgas menjual langsung ke konsumen dapat menggunakan kemasan curah (min. 50 kg),” jelasnya.
Sementara, untuk stok beras Jumat 20 Januari 2023 Kanwil Maluku dan Maluku Utara, sebanyak 5,307,027 kg, dan stock beras dalam perjalanan sebanyak 1.600.000 Kg, dimana stock beras sebagiannya untuk program SPHP salah bentuk dari 3 pilar ketahanan pangan yang ditugaskan kepada Bulog yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas harga khususnya komoditas beras.
Dimana program ini sebagai pengendali inflasi serta penyeimbangan kenaikan harga pangan pokok melalui OP secara langsung ditingkat eceran atau RPK/TPK dan mitra yang ada di pasar tradisional atau modern, serta tempat-tempat yang mudah dijangkau lainnya.
“Dengan strategi penyaluran SPHP ini, yaitu dengan mengoptimalkan seluruh saluran penyaluran seperti satgas, pengecer, distributor, pemerintah daerah, perdagangan sistem elektronik serta memperhatikan dan meningkatkan pendataan pasar yang berlokasi di wilayah kerja kantor wilayah Maluku dan Maluku Utara bekerjasama dengan outlet penjualan SPHP beras ditingkat konsumen dimasing-masing pasar dan memastikan outlet yang bekerjasama memasang spanduk atau price tag pelaksanaan SPHP dan penyebaran informasi terkait lokasi dan harga SPHP melalui sosial media dengan Pemerintah setempat,” ujarnya.
Dengan demikian, pihaknya berharap, dengan SPHP ini daya beli masyarakat terjaga dan inflasi terkendali diseluruh Wilayah Indonesia khususnya di Nusa Tenggara Timur dan para pedagang bisa menjual beras dengan harga maksimal atau sesuai harga eceran tertinggi. (dm2)
