
Ambon – Dinas Pertanian Provinsi Maluku menyelenggarakan rapat terkait percepatan pembiyaan pertanian di Provinsi Maluku (KUR dan Asuransi) di aula lantai VI kantor Gubernur Maluku, Kota Ambon Selasa (11/10/2022).
Acara dibuka secara langsung oleh Ketua Tim Gubernur Percepatan Pembangunan (TGPP) Provinsi Maluku, Hadi Basalamah.

Kepala Dinas Pertanian Maluku Ilham Tauda mengatakan, kegiatan ini menjadi salah satu project leader dalam mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II angkatan 25 tahun 2022. Hal ini menjadi prioritas dari pemerintah daerah dan akan mendorong beberapa hal penting.
“Pertama, kita akan membentuk fasilitator keuangan mitra tani yang kita ambil dari penyuluh pertanian. Kemudian, kita dorong untuk melakukan perjanjian kerjasama dengan lembaga jasa keuangan asuransi khusunya untuk KUR pertanian dan juga untuk perjanjian kerja sama untuk asuransi tani, Asuransi Usaha Tani Padi Sawah (AUTPS) di 2 Kabupaten yakni di Kabupaten Buru dan Maluku Tengah,” ujar Ilham Tauda.
Selain itu juga, pihaknya akan terus meningkatkan kolaborasi lintas stakeholder di Maluku dalam upaya percepatan akselerasi KUR di Maluku.
“Sampai hari ini realisasi KUR kita dari target 900 miliar baru terealisasi 16%. Berarti kita masih butuh upaya-upaya percepatan sehingga hari ini pertemuan dengan lembaga jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia dan seluruh Pimpinan OPD terutama dinas Pertanian kabupaten/kota. Kita akan sama-sama mendorong percepatan realisasi KUR dan realisasi asuransi tani di Provinsi Maluku,” tandasnya.
Ia menjelaskan, hasil pertemuan hari ini menyimpulkan bahwa semua pihak membutuhkan sinergi terutama penguatan pendampingan di tingkat petani.
“Kita perlu terus melakukan edukasi, sosialisasi di tingkat petani sehingga ada pemahaman di tingkat petani. Selain itu kita akan mendorong satu skema baru yaitu KUR Off Taker,” jelasnya.
Dirinya mengungkapkan, KUR Off Taker ini akan berfungsi sebagai penjamin pada dua komoditas yakin untuk jagung dan kedelai yang dalam tahun ini juga akan dikembangkan untuk dua komoditas tersebut.
“Kita akan terus dorong untuk komoditas padi sawah peternakan khususnya peternakan sapi di Maluku,” ungkapnya.
Untuk diketahui, rapat tersebut dihadiri Ketua Komisi II DPRD Maluku Jhon Lewerissa, Kepala OJK Maluku, Pimpinan OPD lingkup Pemprov Maluku dan OPD Dinas Pertanian dari 11 kabupaten/kota di Maluku. (dm2)