" /> 
Ambon – Anggota DPRD Provinsi Maluku, Lucky Wattimury, menyoroti kondisi fiskal yang dihadapi daerah Maluku, pada wartawan di Rumah Rakyat Karang Panjang Ambon, Senin (17/03/2025).
Ia menilai efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat belum mempertimbangkan kondisi spesifik Maluku sebagai provinsi dengan tantangan pembangunan yang kompleks.
“Maluku ini masuk dalam kategori daerah miskin di Indonesia. Tiga kabupaten/kota bahkan tergolong sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita hanya sekitar Rp600 miliar, dari total APBD sebesar Rp3,3 triliun, dan 60 persen habis untuk belanja birokrasi,” kata Lucky.
Selain itu, lanjutnya, sekitar Rp137 miliar dari APBD dialokasikan untuk membayar utang ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), serta utang kepada pihak ketiga sebesar Rp72 miliar.
Dengan struktur keuangan seperti itu, ia mempertanyakan arah pembangunan Maluku ke depan.
“Kalau efisiensi diberlakukan secara seragam, Maluku mau dibawa ke mana? Masalah kita ini sangat banyak dan kompleks. APBD yang kecil sebagian besar digunakan untuk belanja rutin dan pembayaran utang. Lalu, rakyat bisa dapat apa?” jelas dia.
Lucky pun mengapresiasi kebijakan Gubernur Maluku yang ingin membangun sekolah-sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Namun, ia menilai langkah tersebut harus dibarengi dengan sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD agar ada ruang fiskal yang cukup untuk mendukung program-program strategis.
Menurutnya, solusi yang perlu diperjuangkan adalah agar kebijakan efisiensi anggaran tidak diberlakukan secara kaku terhadap Maluku. Ia juga mengusulkan agar pengembalian pinjaman ke SMI diperpanjang menjadi tujuh tahun untuk memberi ruang fiskal bagi pembangunan.
“Apalagi hubungan Gubernur dengan Presiden cukup dekat, baik secara pribadi maupun sebagai pimpinan partai di daerah dan pusat. Ini harus dimanfaatkan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat Maluku,” tutup Lucky. (dm1)
