Ambon – Gubernur Maluku Murad Ismail bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah menghadiri Rapat Koordinasi bersama Komisi Pemilihan Umum RI dalam rangka menghadapi pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 di lantai VII kantor Gubernur Maluku, Kamis (21/7/2022).

Selain untuk menghadapi pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024, tujuan Rakor adalah penguatan kelembagaan dengan KPU kabupaten/kota di Maluku.

Rakor langsung dihadiri Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari, anggota komisioner Betty E. Idroos dan Sekjen KPU Bernard Dermawan Sutrisno. Jalannya Rakor dipandu Penjabat Sekda Maluku Sadali Ie.

Gubernur Maluku Murad Ismail menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada KPU RI yang berkenan datang di Maluku guna menyelenggarakan Rakor ini.

Menurutnya, tahun 2024 akan menjadi tahun bersejarah dan monumental. Sebab inilah waktunya bagi seluruh rakyat Indonesia menggunakan hak politiknya, guna menentukan kepemimpinan nasional pada semua tingkat pemerintahan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

“Pada prinsipnya, Pemprov Maluku beserta seluruh instansi pemerintah, TNI/Polri, BUMN/BUMD dan masyarakat Maluku siap mensukseskan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024,” tulisnya.

Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024, tegas Gubernur, harus dipersiapkan secara matang, sistematis dan terintegrasi terutama KPU, Bawaslu, TNI/Polri dan instansi terkait lainnya.

Kemudian pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dengan melibatkan pemangku kepentingan lainnya.

Ia juga mengatakan, Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 merupakan hajatan demokrasi yang besar dan belum pernah terjadi sebelumnya, maka aspek keamanan dan keamanan menjadi satu indikator penting dan menentukan.

Untuk itu, komunikasi, koordinasi dan kolaborasi antar instansi dan lembaga pusat sampai ke daerah menjadi syarat mutlak suksesnya agenda besar tersebut. Pengamanan dan keamanan yang terkait dengan teknologi digital oleh mereka yang tidak bertanggung jawab.

“Serangan cyber crime penyebarluasan hoax secara masif, kampanye hitam, politik uang dan berbagai modus pelanggaran yang menggunakan media sosial pilihan terbaik terbaik,” kata Murad mengingatkan.

Namun demikian, Murad menambahkan keyakinannya bahwa KPU RI sangat memahami pentingnya membangun jejaring kerja yang efisien dan efektif sampai di tingkat bawah dengan melibatkan berbagai pihak termasuk tokoh, masyarakat, agama, adat dan yang lainnya.

Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari mengatakan, walaupun dalam konstitusi disebutkan KPU merupakan salah satu lembaga yang bersifat mandiri, namun ia yakin mereka tidak bisa bekerja sendiri.

Karena itu, pemerintah daerah menjadi salah satu hal penting untuk diajak berkomunikasi dalam penyelenggaraan pemilu di daerah.

“Tujuan kami datang ke Maluku adalah silaturahmi, koordinasi dan konsolidasi mengenai penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak 2024. Atas dasar itu, mohon dukungan pak Gubernur dan pimpinan Forkompinda karena Pemilu diikuti banyak pihak”, ujar Hasyim. (dm2)

Bagikan: