
Masohi – Wakil Ketua DPRD Maluku Tengah Herry Men Carl Haurissa mendesak pemerintah daerah segera menyelesaikan hak-hak korban gempa bumi yang terjadi pada tahun 2019 silam.
Pasalnya, persoalan ini sudah berlangsung cukup lama dan hingga saat ini masih tersisa ratusan korban gempa di Maluku Tengah yang belum mendapatkan hak-hak mereka dari pemerintah.
“Masih banyak yang belum mendapatkan hak mereka dari pemerintah daerah,” ujar Haurissa kepada wartawan di Masohi, Rabu, (25/10/2023).
Oleh karena itu, sebagai wakil rakyat, dirinya memastikan dalam waktu dekat akan segera melakukan koordinasi dengan Penjabat Bupati Maluku Tengah Rakib Sahubawa agar ada solusi penyelesaian atas nasib para korban gempa 2019 yang hingga kini belum mendapatkan hak mereka.
“Kita akan berupaya berkoordinasi langsung dengan Penjabat Bupati untuk kita bicarakan agar bagaimana supaya ini semua segera diselesaikan,” kata Haurissa.
Disinggung perihal keseriusannya dalam hal ini, Ia menegaskan DPRD akan sama-sama dengan pemerintah daerah membahas dan mencari solusi terbaik guna menyelesaikan persoalan tersebut karena korban gempa 2019 karena itu menjadi tanggung jawab bersama.
“Ini adalah tanggung jawab kita bersama,” singkat Ketua DPC Gerindra Malteng itu.
Kace mengatakan, atas permasalahan korban gempa 2019 yang dialami oleh masyarakat di Bumi Pamahanunusa itu, pihaknya telah melakukan beberapa langkah, yakni berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Maluku, namun belum ada hasil yang maksimal.
Selaku unsur pimpinan DPRD, ia memastikan tak ingin mengumbar janji, namun pihaknya akan serius memperjuangkan hak-hak masyarakatnya.
Kepala BPBD Maluku Tengah, Abdul Latif Key mengatakan pihak yang belum terima bantuan korban gempa masih dalam proses verifikasi.
“Saat ini sudah dalam proses verifikasi data BNBA hasil rekomendasi inspektorat BNPB,” kata Latif Key.
Hingga saat ini kata Latif, bantuan korban gempa berupa bangunan rumah yang sudah terealisasi sebanyak 7508 unit.
“Yang sudah selesai dibangun tahap pertama sebanyak 7.508 unit. Yang belum dibangun 5.406 unit, sementara meninggu transfer dari BNPB,” pungkasnya. (Liputan Malteng / dm1)