Ambon – Pemerintah Kota Ambon bersama DPRD Kota Ambon sangat siap menangani bencana alam yang terjadi di Kota Ambon baik banjir dan longsor.
Ketua Komisi I DPRD Kota Ambon Jafry Taihuttu mengatakan, tim sergap bencana alam yang dibentuk Pejabat Walikota Ambon sudah bekerja dengan baik dan maksimal.
“Sebelum Kota Ambon ditetapkan sebagai darurat bencana (banjir dan longsor), DPRD Kota Ambon dalam hal ini Komisi 1 telah melakukan rapat dengan OPD mitra yakni Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ambon untuk mengambil langkah- langkah sebelum prediksi BMKG terkait curah hujan itu tinggi,” kata Jafry yang dikonfirmasi detikmaluku.com, Rabu (20/7/2022).
Langkah tersebut, lanjut Jafry, menghasilkan hasil yang baik. Saat ini di semua media tidak ada kritikan atau komplain dari pengamat maupun masyarakat kebijakan dari DPRD Kota Ambon, karena hal itu sudah dipersiapkan jauh-jauh hari.
Ia mencontohkan, dari Dinas Kesehatan terkait tenaga medis, ketersediaan obat-obatan dan koordinasi internal dengan seluruh Puskesmas yang ada di Ambon telah dilakukan. Termasuk, untuk membuka posko pengaduan.
“Dinas Kesehatan telah melaporkan kepada kami bahwa persediaan obat siap tersedia. Sama halnya dengan BPBD Kota Ambon itu selalu siap. Dan data terkini, dari berbagai pengaduan mereka selalu terbuka dan pasukan diterjunkan ke lokasi-lokasi rawan longsor dan banjir tersebut,” ujar Mantan Sekretaris DPD KNPI Maluku itu.
Hal serupa dilakukan terhadap Dinas Sosial dan BPBD Kota Ambon yang membuka posko. Pejabat Walikota Ambon Bodewin M. Wattimena juga sudah turun lapangan meninjau langsung kondisi terkini pasca banjir dan longsor. Pihaknya juga meminta agar Pemkot Ambon menyiapkan makanan siap saji untuk dibagikan ke titik-titik bencana.
Selain itu, dalam penanganan bencana alam Pemkot didukung dan menggandeng Taruna Siaga Bencana (Tagana). Sehingga ketika banjir atau longsor terjadi, Dinas Sosial bisa melakukan yang namanya tanggap darurat.
Tindakan darurat berupa makanan siap saji yang dibagikan di titik-titik bencana tidak ada kendala karena berjalan sesuai dengan tupoksi masing-masing OPD.
“Kami tidak hanya bicara di media, tapi DPRD Kota Ambon gandeng Walikota, Kejari, Wakapolres, turun ke masyarakat meninjau langsung korban banjir dan tanah longsor,” ujarnya.
Pemkot Ambon, kata Jafry, akan membantu korban longsor dan banjir dengan dana APBD. Hal ini telah disampaikan langsung Pejabat Walikota Ambon.
“Tim bekerja dengan baik sehingga semuanya berjalan maksimal dan bagus contohnya tidak ada keluhan. Karena apa yang telah dikoordinasikan di media, itu terjadi di lapangan karena kita semua turun langsung,” ungkapnya.
Jafy juga tak lupa mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih kepada tim sergap bencana alam yang sudah bekerja keras setiap hari.
Ia mengharapkan agar Pemkot Ambon tidak menerbitkan Izin Membangun Bangunan (IMB) kepada warga yang lokasinya di daerah banjir dan longsor agar kedepan bencana itu tidak lagi.
“Kami dari DPRD Kota Ambon akan berkoordinasi dengan Pejabat Walikota terkait kebijakan Pemkot Ambon tentang relokasi jika mereka berada di daerah rawan longsor dan banjir yang harus dicapai dengan cara itu,” katanya.
Ia menghimbau bagi masyarakat terutama yang tinggal di daerah terjal pemukiman penduduk dan lereng sungai agar selalu waspada dan berhati-hati.
“Kepada masyarakat, sesuai ramalan BMKG curah hujan masih tinggi dan kemungkinan banjir dan longsor juga bisa terjadi. Karenanya, kita harus selalu berhati-hati. Kami terus berkoordinasi dengan OPD terkait. Bahkan kami memerintahkan semua Lurah dan Raja, harus selalu siaga masyarakat kalau-kalau banjir maupun dan longsor,” tutup politisi PDI Perjuangan asal Negeri Hulaliu itu. (dm3)
