" /> 
Ambon – DPRD Provinsi Maluku menggelar rapat bersama dengan para anggota DPR dan DPD RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku, guna membahas berbagai persoalan strategis daerah yang perlu mendapat perhatian pemerintah pusat.
Rapat berlangsung di ruang Paripurna DPRD Maluku, Karang Panjang Ambon, Senin (14/5/2025).
Ketua DPRD Maluku, Benhur G. Watubun memimpin rapat yang dihadiri enam dari delapan anggota legislatif Senayan asal Maluku.
Mereka adalah tiga anggota DPR RI yakni Mercy C. Barends, Saadiah Uluputty, dan Alimudin Kolatlena. Serta tiga anggota DPD RI yakni Novita Anakotta, Nono Sampono, dan Boy Latuconsina. Sementara dua lainnya, Widya Pratiwi Murad (DPR RI) dan Anna Latuconsina (DPD RI), tidak hadir.
Meski tidak dihadiri secara penuh, rapat berlangsung terbuka dan penuh kekeluargaan selama hampir tiga jam. Pertemuan ini menghasilkan berbagai masukan penting untuk di bawa ke tingkat pusat oleh para wakil rakyat.
Beberapa isu utama yang disoroti dalam rapat tersebut antara lain akses kelistrikan di daerah terpencil, keterbatasan infrastruktur jalan dan jembatan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan yang belum merata.
DPRD juga menyoroti soal dana transfer pusat dan dana bagi hasil dari sektor sumber daya alam, khususnya sektor perikanan.
Disampaikan bahwa meskipun Maluku berkontribusi besar terhadap pendapatan negara dari sektor kelautan dan perikanan, dana yang diterima daerah masih jauh dari proporsional.
Hal ini karena sistem pembagian hasil dilakukan secara merata ke seluruh Indonesia, termasuk daerah yang bukan penghasil.
Persoalan lainnya yang turut dibahas mencakup kuota haji, isu pertanian, kehutanan, lingkungan hidup, potensi energi dan sumber daya mineral seperti Gunung Botak dan Blok Masela, penguatan SDM, serta perlindungan hak masyarakat adat.
Menanggapi aspirasi yang disampaikan, Anggota DPR RI, Saadiah Uluputty menyatakan bahwa sebagian besar persoalan tersebut telah ia suarakan secara tegas dalam forum bersama mitra kerja di pemerintah pusat.
“Apa yang sudah disampaikan hari ini, itu sudah kita teriakkan di pusat. Saya sampai pukul meja, robek kertas, demi memperjuangkan hak daerah,” kata Saadiah.
Namun, ia menekankan pentingnya gerakan kolektif dari daerah agar pemerintah pusat benar-benar memberi perhatian.
Menurutnya, perjuangan tidak cukup hanya dilakukan dari satu sisi namun harus ada komitmen bersama dari bawah.
“Kalau selama ini belum satu langkah dengan pemerintah daerah, maka sekarang saatnya kita bangun gerakan bersama,” pungkasnya. (dm1)
