
Masohi – DPRD Maluku Tengah menggelar rapat paripurna istimewa serahterima jabatan (Sertijab) dan pidato Penjabat (Pj) Bupati Maluku Tengah Rakib Sahubawa, Jumat (15/9/2023).
Rapat Paripurna Istimewa serah terima jabatan dipimpin Wakil Ketua DPRD Malteng Drs. Herry Men Carl Haurissa, didampingi salah satu pimpinan Dewan yakni Drs Demianus Hattu.
Orang nomor satu di Pemkab Maluku Tengah itu dalam menyampaikan pidatonya berkomitmen menyelesaikan sejumlah pekerjaan rumah di daerah itu sesuai arahan Gubernur Maluku Murad Ismail.
“Saya dan keluarga juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Gubernur Maluku yang telah memberikan kepercayaan, kesempatan dan dukungan yang penuh serta sehingga mengantarkan saya untuk bisa hadir di forum yang mulia dan istimewa ini,” ujarnya.
Lanjut Sahubawa, sebagai bagian dari amanat konstitusi dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah, Rapat Paripurna Istimewa ini memiliki makna yang sangat khusus, karena hari ini tidak hanya sekedar mengawali tugas yang baru sebagai Penjabat Bupati Maluku Tengah, namun juga untuk memulai langkah-langkah besar dalam melanjutkan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, tata kelola dan pelayanan publik di Kabupaten Maluku Tengah
“Tantangan kita saat ini di Kabupaten Maluku Tengah adalah upaya menurunkan tingkat kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, pengendalian inflasi, memudahkan investasi, penggunaan produk dalam negeri, penguatan birokrasi, serta stabilisasi politik dan keamanan,” jelasnya.
Kepada kaum Dua’fa, anak yatim dan para janda, serta orang tua jompo, Sahubawa berjanji akan melakukan upaya terbaik untuk membantu mereka melalui program OPEN.
Diakuinya, penuntasan tantangan-tantangan ini tentu memerlukan pengembangan cara-cara baru, nilai-nilai baru melalui kerja keras dan kerja yang produktif melalui terobosan dan inovasi.
Dalam rangka penurunan stunting, Pemda akan hadir dengan inovasi Gema Duta Parenting Potong Pele Stunting, untuk memastikan setiap bayi dan ibu hamil mendapatkan pelayanan terbaik dan tersedianya orang tua asuh bagi anak penderita stunting.
“Kita harus bisa dan berani mendobrak rutinitas demi meningkatkan produktivitas yang menjadi prioritas kita bersama. Jangan lagi kerja kita berorientasi pada proses, tetapi harus berorientasi pada hasil. Hasil yang nyata,” tandasnya.
Sahubawa juga menegaskan bahwa mindset paradigma penyelenggaran pemerintahan harus dirubah.
“Tugas kita selaku penyelenggara negara bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi tugas utama kita adalah membuat masyarakat menikmati pelayanan, menikmati pembangunan dan hidup sejahtera,” tegasnya.
Sahubawa menekankan tidak ingin pekerjaan birokrasi hanya rutinitas biasa saja, melainkan making delivered yaitu memastikan dan menjamin agar manfaat dari setiap program pemerintah itu dirasakan oleh masyarakat.
“Kita juga harus menyamakan pandangan, bahwa problematika sosial yang terjadi saat ini di masyarakat dalam segala aspek, bukanlah lahir dari kelemahan atau kesalahan masyarakat, melainkan karena disebabkan oleh implementasi kebijakan Pemerintah daerah yang belum fokus pada penanganan substansi persoalan,” ungkapnya.
Oleh karena itu, diri selaku Penjabat, harus memastikan bahwa Pemda adalah solusi dari berbagai persoalan, bukan sebaliknya menjadi sumber permasalahannya.
“Untuk itu, kita akan memperkuat reformasi birokrasi serta tata Kelola pemerintahan yang mengedepankan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, beretika dan berbudaya yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan perekonomian daerah,” tandasnya.
Untuk mewujudkan reformasi birokrasi, pihaknya akan mengembangkan digitalisasi tata Kelola pemerintahan melalui pengembangan kerjasama dengan Universitas Insan Cita Indonesia (UICI), untuk peningkatan SDM aparatur Pemda.
“Juga kerja sama dengan Universitas Indonesia dan Institut Teknologi Bandung untuk pengembangan smart city atau kabupaten, data digital dan digitalisasi UMKM,” jelasnya.
Pemda juga, lanjut Penjabat, akan bekerjasama dengan Universitas Gadjah Mada untuk penyediaan garam laut, pemanfaatan garam laut untuk listrik, penyulingan air laut, panen air hujan dan pengembangan tenun batik.
Kemudian, tugas penting lainnya yaitu, Pemda akan mendukung dan mensukseskan pelaksanaan agenda demokrasi nasional yaitu pemilihan legislatif, pemilihan presiden serta pemilihan kepala daerah. Termasuk juga akan melaksanakan upaya-upaya untuk penyelesaian konflik horizontal yang terjadi di masyarakat.
“Maka dari itu saya butuh dukungan yang maksimal dari seluruh elemen masyarakat. Baik dari yang terhormat Pimpinan dan Anggota DPRD, Forkopimda, institusi TNI dan POLRI, Partai Politik, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Perempuan, Ormas, LSM, OKP yang ada di daerah ini,” tutupnya. (dm1)