" /> 
Ambon – Ketua DPRD Maluku, Benhur George Watubun (BGW) angkat suara terkait kebijakan pemerintah pusat yang memotong dana transfer ke daerah.
Menurutnya, langkah tersebut menghambat ruang gerak dan kreativitas pemerintah daerah dalam menjalankan program sesuai visi dan misi kepala daerah.
“Negara ini kalau sudah potong dana transfer, lalu datang bawa proyek, bawa program. Padahal, setelah pemotongan itu, daerah kewalahan menerima kunjungan,” ujar Benhur kepada wartawan di Gedung DPRD Maluku, Senin (13/10/2025).
Benhur harap pemerintah pusat lebih mendengarkan aspirasi dari daerah. Ia menegaskan semangat reformasi sejatinya bertujuan mengembalikan otonomi seluas-luasnya kepada daerah.
“Kalau kegiatan seperti itu terus terjadi, saya tidak tahu. Tapi saya berharap negara berpihak kepada rakyat,” jelasnya.
Pemotongan dana transfer, turut mengganggu pelaksanaan program daerah.
Kreativitas daerah untuk mengagendakan program sesuai visi misi Gubernur pasti terganggu. Karena dengan pemotongan itu, ruang gerak kepala daerah dan kepala wilayah menjadi sempit.
Ia menjelaskan bahwa sebagian besar anggaran daerah kini terserap untuk pembiayaan pegawai, termasuk pengangkatan honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Bayangkan, pengangkatan PPPK itu semua dianggarkan melalui Dana Alokasi Umum (DAU), padahal tidak semuanya diperuntukkan kesitu. Lalu dengan apa daerah bisa membangun kreativitas?” tanya Benhur.
Menurutnya, pemotongan dana transfer yang kemudian dialihkan ke kementerian dan lembaga pusat berpotensi melemahkan semangat otonomi daerah.
“Kalau seperti ini, semangat otonomi daerah kita hilang,” ujarnya. Benhur juga berharap kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Maluku dapat menjadi momentum untuk mendengar langsung aspirasi pemerintah daerah.
“Kami harap, Wapres datang dan dengar aspirasi daerah, supaya kebijakan ke depan lebih berpihak pada rakyat dan semangat otonomi benar-benar dijaga,” tutupnya. (dm1)
