HUT RI ke 81, BGW: Jadikan Kemerdekaan Momentum Evaluasi dan Percepatan Pembangunan

Ambon – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum bagi seluruh elemen masyarakat untuk tidak hanya mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga melakukan evaluasi terhadap perjalanan pembangunan daerah.

Ketua DPRD Provinsi Maluku Benhur George Watubun menilai momentum kemerdekaan harus dimanfaatkan untuk melihat berbagai capaian yang telah diraih sekaligus mengidentifikasi persoalan yang masih membutuhkan perhatian dan penyelesaian bersama.

Hal tersebut disampaikan Watubun saat dihubungi dari Ambon, Senin (17/8/2026), bertepatan dengan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Menurutnya, 81 tahun perjalanan Indonesia sebagai negara merdeka harus menjadi refleksi bagi seluruh masyarakat. Makna kemerdekaan tidak sebatas terbebas dari penjajahan, tetapi juga harus tercermin melalui peningkatan kesejahteraan, pemerataan pembangunan serta hadirnya pelayanan publik yang dapat dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat.

Dia juga mengatakan bahwa semangat mencintai Indonesia harus tetap menjadi pijakan bersama dalam kondisi apa pun. Menurut Watubun, kecintaan terhadap bangsa tidak boleh luntur hanya karena masyarakat sedang menghadapi kesulitan. “Sekali Indonesia tetap Indonesia, sekalipun kita lapar,” katanya.

Watubun melihat masih terdapat sejumlah tantangan yang harus menjadi perhatian serius pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Persoalan tersebut mencakup pembangunan infrastruktur, konektivitas antarwilayah dan antarpulau, kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, penguatan ekonomi masyarakat hingga pengelolaan sumber daya alam.

Ia menilai karakter Maluku sebagai provinsi kepulauan harus menjadi dasar penting dalam menentukan arah pembangunan. Kondisi geografis yang terdiri dari banyak pulau membuat masyarakat memiliki kebutuhan dan tantangan yang berbeda dibandingkan daerah yang berada di wilayah kontinental.

Karena itu, kebijakan pembangunan di Maluku menurutnya perlu dirancang dengan pendekatan yang sesuai dengan kondisi kepulauan. Akses masyarakat terhadap transportasi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan kesempatan ekonomi harus terus diperluas, terutama bagi warga yang berada di wilayah terpencil dan pulau-pulau terluar.

Pemerataan pembangunan juga dinilai penting agar perbedaan jarak dan kondisi geografis tidak menyebabkan terjadinya kesenjangan pelayanan antara masyarakat di perkotaan dengan masyarakat yang berada jauh dari pusat pemerintahan.

Selain pembangunan infrastruktur, Watubun turut menekankan pentingnya menjaga persatuan dan memperkuat semangat gotong royong. Keberagaman masyarakat Maluku, menurutnya, merupakan kekuatan sosial yang harus dirawat dan dijadikan modal dalam membangun daerah.

Ia mengajak pemerintah, DPRD, dunia usaha, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda serta seluruh lapisan masyarakat untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan sesuai dengan peran dan kemampuan masing-masing.

Menurutnya, kemajuan Maluku tidak mungkin hanya dibebankan kepada pemerintah.

Dibutuhkan kerja bersama dan komunikasi yang kuat antara pemerintah dengan masyarakat agar berbagai program pembangunan dapat berjalan efektif dan benar-benar menjawab kebutuhan warga.

Watubun juga menyoroti besarnya potensi ekonomi yang dimiliki Maluku. Sebagai daerah kepulauan, Maluku memiliki kekayaan kelautan dan perikanan yang sangat besar, ditambah potensi pertanian, pariwisata serta sumber daya alam lainnya yang dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi daerah.

Namun, pengelolaan seluruh potensi tersebut harus dilakukan secara terencana dan berkelanjutan. Pemanfaatan sumber daya alam diharapkan tidak hanya menghasilkan pendapatan daerah, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat setempat.

Pengembangan potensi ekonomi daerah, lanjutnya, harus diarahkan untuk menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendorong penurunan angka kemiskinan.

Watubun juga memberikan perhatian khusus kepada generasi muda Maluku. Menurutnya, kaum muda memiliki posisi strategis dalam menentukan masa depan daerah sehingga harus diberikan ruang yang luas untuk berkembang dan berkontribusi. (dm2)

Disclaimer: Dilarang mengutip, menyalin, atau memuat ulang sebagian maupun seluruh isi artikel ini dalam bentuk apa pun tanpa izin dari redaksi.