Batam – Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, Timotius Kaidel, menghadiri Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Tahun 2026 yang diselenggarakan di Hotel Aston Batam, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pada 18 hingga 21 Januari 2026.
Kehadiran Bupati Timotius Kaidel dalam forum nasional tersebut merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru untuk terus memperkuat sinergi antar daerah serta memperjuangkan kepentingan pembangunan kabupaten, khususnya wilayah kepulauan dan daerah perbatasan.
RAKERNAS XVII APKASI 2026 diikuti oleh para bupati dari seluruh Indonesia dan menjadi ruang strategis untuk membahas berbagai isu aktual pemerintahan daerah, mulai dari penguatan otonomi daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan pembangunan infrastruktur, hingga strategi menghadapi tantangan ekonomi dan sosial di tahun-tahun mendatang.
Dalam berbagai sesi pertemuan dan diskusi, Bupati Timotius Kaidel aktif mengikuti agenda-agenda penting, termasuk dialog kebijakan dengan pemerintah pusat, pemaparan program prioritas nasional, serta perumusan rekomendasi strategis APKASI yang akan disampaikan kepada Presiden dan kementerian terkait.
Bupati Kepulauan Aru menyampaikan bahwa forum RAKERNAS menjadi momentum penting untuk memperjuangkan aspirasi daerah kepulauan yang memiliki karakteristik geografis tersendiri.
“Daerah kepulauan seperti Aru membutuhkan perhatian khusus, baik dalam pembangunan infrastruktur, konektivitas transportasi, maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia. Melalui APKASI, aspirasi ini kita suarakan secara kolektif,” ujarnya di sela-sela kegiatan.
Selain agenda resmi, RAKERNAS XVII APKASI juga dimanfaatkan sebagai ajang mempererat silaturahmi antar kepala daerah, berbagi pengalaman sukses pembangunan, serta membuka peluang kerja sama antar kabupaten dalam berbagai sektor.
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru berharap, keikutsertaan dalam RAKERNAS ini dapat menghasilkan rumusan kebijakan yang berpihak pada kepentingan daerah serta mendorong percepatan pembangunan yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan, khususnya bagi masyarakat di wilayah terluar Indonesia. (dm1)
