Dobo – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru mulai menyusun strategi pengendalian inflasi hingga 2030. Langkah ini dilakukan di tengah tantangan geografis kepulauan dan ketergantungan sejumlah kebutuhan pokok terhadap pasokan dari luar daerah.
Melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Pemkab Aru menyusun Road Map dan Time Line Pengendalian Inflasi 2026-2030 sebagai acuan bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Penyusunan peta jalan tersebut dibahas dalam rapat sinkronisasi di Ruang Rapat Sekda Kepulauan Aru, Kamis (24/9/2026). Rapat dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kepulauan Aru, Mohamad Kadhafi Rumra, dan dihadiri anggota TPID.
Plt Kepala Bagian Perekonomian Setda Kepulauan Aru, Syamsudin Wallay, mengakui daerah tersebut hingga kini belum dapat menghitung angka inflasi secara mandiri.
Dari 11 kabupaten/kota di Maluku, kata Wallay, baru tiga daerah yang dapat melakukan penghitungan inflasi, yakni Kota Ambon, Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tengah. Sementara Kepulauan Aru masih menggunakan Indeks Perkembangan Harga (IPH).
“Untuk bisa kita menghitung inflasi di Aru, kita mencoba membuat satu roadmap ini supaya ada peta jalan bahwa kita mau mulai dari mana, arahnya mau ke mana, lalu OPD-OPD terkait itu rencana aksinya seperti apa,” ujar Wallay.
Menurutnya, Road Map dibutuhkan agar seluruh OPD tidak bekerja sendiri-sendiri dalam merespons gejolak harga. Setiap instansi akan memiliki rencana aksi yang kemudian diintegrasikan dalam satu strategi pengendalian inflasi.
Pengendalian harga, lanjut dia, tidak bisa hanya dibebankan kepada satu instansi karena berkaitan dengan produksi, distribusi, stok hingga kondisi pasar.
Dinas Perhubungan, misalnya, diarahkan memastikan kelancaran distribusi. Dinas Perdagangan menangani stabilisasi dan pengawasan harga. Dinas Pertanian mendorong peningkatan produksi lokal, sementara Dinas Ketahanan Pangan menjalankan program seperti Gerakan Pangan Murah (GPM) dan penyaluran beras SPHP.
“Tujuan rapat kemarin, kita ketemu sinkronnya seluruh OPD terkait untuk menyatukan persepsi. Lalu mereka punya kegiatan ini kita bikin dalam satu roadmap supaya terukur. Nanti kita buat dalam satu SK Bupati terkait roadmap ini dan bikin timeline,” jelasnya.
Distribusi Laut Jadi Titik Rawan
Wallay menyebut karakteristik Kepulauan Aru yang terdiri atas banyak pulau menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga stabilitas harga.
Ketergantungan terhadap transportasi laut membuat biaya logistik dan distribusi sangat dipengaruhi kondisi pelayaran, termasuk cuaca dan perubahan jadwal kapal.
Sejumlah kebutuhan pokok juga masih bergantung pada pasokan dari luar daerah. Beras dan telur, misalnya, sebagian besar didatangkan dari Makassar melalui kapal Pelni maupun kontainer reguler.
Karena itu, TPID menilai penguatan data harga, stok, produksi dan distribusi menjadi bagian penting dalam pengendalian inflasi.
TPID Kepulauan Aru menggunakan strategi 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif.
Keterjangkauan harga dilakukan melalui monitoring, pasar murah dan intervensi ketika terjadi gejolak. Ketersediaan pasokan diperkuat dengan peningkatan produksi lokal dan cadangan pangan.
Sementara kelancaran distribusi diarahkan melalui dukungan transportasi dan kerja sama antardaerah. Komunikasi efektif dilakukan melalui penyediaan informasi harga serta respons cepat terhadap perubahan harga dan pasokan.
Nataru Jadi Ujian Awal
Selain menyusun peta jalan hingga 2030, TPID Aru mulai menyiapkan langkah antisipasi menghadapi Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Pemkab Aru akan melakukan inspeksi mendadak terhadap harga dan ketersediaan kebutuhan pokok di lapangan. Pengawasan juga akan melibatkan instansi vertikal yang tergabung dalam TPID, termasuk Polri dan Kejaksaan.
Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi potensi lonjakan harga menjelang dan selama hari besar keagamaan.
“Ke depan sebelum masuk bulan perayaan Nataru kita akan melakukan sidak di lapangan. Biasanya di hari besar keagamaan terjadi lonjakan harga,” tegas Wallay.
Pemkab Aru juga telah berkoordinasi dengan PT Pelni untuk memastikan kelancaran transportasi laut selama periode Nataru.
Koordinasi ini menjadi penting karena gangguan jadwal pelayaran dapat berdampak langsung terhadap pasokan kebutuhan pokok masyarakat.
“Jangan sampai terjadi perubahan jadwal yang menyebabkan telur dan beras naik seperti Lebaran kemarin,” tutup Wallay. (dm2)
