Masohi – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tengah resmi sepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2024.
Kedua belapihak menyepakati hal itu dalam paripurna ke enam yang digelar DPRD Maluku Tengah di Masohi, Jum’at (24/11/2023).
Jauhari Tuarita, Pj Sekda wakili Pj Bupati Maluku Tengah kemudian bersama dua pimpinan DPRD setempat yakni Demianus Hattu dan Herry Men Carl Haurissa, sama-sama membubuhkan tanda tangan sepakati KUA PPA RAPBD Maluku Tengah tahun 2024.
Haurissa yang memimpin sidang paripurna tersebut berharap nota kesepahaman KUA PPA RAPBD 2024 yang telah disepakati dapat dipedomani dalam membahas RAPBD 2024 secara efetif dan akuntabel.
“Kami juga berharap OPD mitra dapat proaktif dan begitu juga Komisi-Komisi untuk pada waktunya nanti dapat menyelesaikan pembahasan secara cepat dan tertanggung jawab,” tandas Haurissa.
Jauhari Tuarita melalui sambutan Pj Bupati mengatakan, kesepakatan KUA PPA RAPBD 2024 menunjukan DPRD berkomitmen dengan Pemkab dalam mensukseskan pembangunan di tahun 2024 mendatang.
“Ini menjadi kunci keberhasilan bagi pelaksanaan berbagai program dan kegiatan dalam satu tahun ke depan, termasuk dalam mengimplementasikan 15 Prioritas Kerja Penjabat Bupati Maluku Tengah yang telah ditetapkan dalam satu tahun kepemimpinan,” ujarnya.
Dengan ditandatanganinya nota kesepahaman tersebut, Tuarita mengatakan, pemerintah daerah dan DPRD telah berkomitmen untuk bekerja sama dalam merealisasikan program-program pembangunan yang telah direncanakan,” tandasnya.
Jauhari Tuarita juga mengapresiasi keseriusan DPRD dalam menyelesaikan satu tahap untuk merancang RAPBD 2024 yang didahului dengan kesepakatan KUA PPA sementara menjadi KUA PPA.
“Untuk itu, melalui mimbar yang terhormat ini saya menyampaikan mengapresiasi atas dedikasi dari seluruh Anggota Dewan yang terhormat serta semua pihak yang telah terlibat dalam perumusan KUA – PPAS APBD ini.
Bagi kami, kolaborasi ini sangat penting untuk menciptakan perencanaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” katanya.
Melalui KUA PPA yang telah disepakati, Pemda akan mengalokasikan sumber daya secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Maluku Tengah. (Liputan Malteng / dm1)
