Politik Dinasti Dalam Pilkada

0
294
Said Moksen Almahdaly

Oleh: Said Moksen Almahdaly
Ketua AMPERA Maluku

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 akan dilaksanakan secara serentak di 270 kabupaten/kota. Untuk mematangkan persiapan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyusun tahapan pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020.

Tahapan pilkada telah dimulai pada 15 Juni 2020 dengan kegiatan utama penyusunan daftar pemilih. Tahapan ini tergolong krusial karena acap kali menjadi pemicu perdebatan antar calon dalam pilkada.

Para calon yang akan running dalam pilkada juga mulai mengatur strategi pemenangan. Pembentukan tim pemenangan terus dimatangkan untuk memperkuat basis dukungan.

Tentu tidak mudah memenangkan persaingan pilkada di tengah pandemi Covid-19. Langkah penting yang harus dilalui calon kepala daerah adalah memperoleh rekomendasi partai sebagai kendaraan politik. Untuk memperoleh rekomendasi, pasti membutuhkan perjuangan yang luar biasa. Rekomendasi partai juga tidak diperoleh secara gratisan.

Hampir pasti ada mahar politik di balik pemberian rekomendasi partai. Pada konteks itulah seorang calon kepala daerah harus benar-benar bergizi.

Modal gizi ini penting untuk memenangkan pertarungan yang sangat keras dalam setiap tahapan pilkada. Karena faktor ’’gizi” itulah seseorang yang telah berkorban dan berpeluh keringat membesarkan partai sering kali tidak memperoleh kesempatan menjadi calon dalam pilkada. Kader-kader partai dipaksa mengalah kepada pendatang baru yang memiliki modal finansial dan popularitas.

Di samping bermodal finansial dan popularitas, calon dalam pilkada harus memiliki kedekatan dengan pimpinan partai atau elite penguasa. Modal kedekatan sangat menentukan karir politik seseorang. Kedekatan itu dapat dimaknai adanya hubungan keluarga, kekerabatan, politik, ideologi, golongan, dan bahkan bisnis.

Penentuan rekomendasi berdasar faktor kedekatan calon kepala daerah dengan pimpinan partai dan elite penguasa itulah yang menjadikan budaya politik dinasti tumbuh subur.

Fenomena politik dinasti yang terus menguat dalam pilkada serentak jelas menjadi tantangan di tengah keinginan untuk menyemai nilai-nilai demokrasi.

Sebagaimana diberitakan banyak media, sejumlah anggota keluarga dan kerabat elite penting negeri ini mendeklarasikan diri maju dalam pilkada. Di antara elite politik dan penguasa bahkan turut mempersiapkan mereka dengan mencarikan kendaraan politik melalui sejumlah partai. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here