Percepatan Program Padat Karya Di Era Pandemi Covid-19

0
365
Atika Wael, ST., MT. Istimewa

Oleh: Atika Wael, ST., MT.

Pembangunan nasional dapat diwujudkan dengan upaya penanggulangan kemiskinan, salah satunya adalah “Program Padat Karya”, yang merupakan salah satu pilar yang menyukseskan pembangunan Indonesia.

Pandemi Covid-19 ini tidak hanya mengancam kesehatan manusia, namun juga telah mempengaruhi kemerosotan ekonomi dunia (Shangguan, Wang & Sun 2020). Situasi yang serba tidak menentu ini akan memperparah stabilitas keuangan global, krisis ekonomi, serta peningkatan jumlah pengangguran dan penduduk miskin.

Program padat karya merupakan kegiataan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal bersifat produktif, yang mengutamakan pemanfaatan sumber daya tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk menambah pendapatan, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Program kerakyatan ini sangat penting bagi masyarakat berpenghasilan rendah, selain itu memicu pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan dan kesenjangan pembangunan antar wilayah di Indonesia.

Tujuan utama padat karya adalah untuk mempertahankan daya beli masyarakat di pedesaan atau mendistribusikan anggaran pembangunan ke desa-desa.

Covid-19 telah mempercepat perubahan-perubahan struktural dan karakteristik kebutuhan masyarakat seperti ketergantungan teknologi dan kebutuhan tempat kerja berkurang, jutaan pekerja formal dan informal kehilangan mata pencaharian.

Guna menyikapi hal itu pemerintah melibatkan masyarakat dalam “program percepatan peningkatan tata guna air irigasi, pemeliharaan rutin jalan dan jembatan, pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah, penataan kota tanpa kumuh, tempat pengelolaan sampah, penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat dan pembangunana baru, dan peningkatan kualitas rumah swadaya” guna menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat dengan program padat karya.

Program padat karya ini dilaksanakan dengan protokol pencegahan Covid-19 di proyek konstruksi pemerintah sebagai regulator mengeluarkan kebijakan Instruksi Menteri PUPR Nomor: 02/IN/M/2020 tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dalam penyelenggaraan jasa konstruksi yang filosofinya adalah Pembangunan Infrastruktur di Indonesia harus tetap dilaksanakan secara aman, efektif, dan efisien sebagai bagian dari penanggulangan dampak sosial dan ekonomi dari Covid-19.

Di tengah upaya untuk semakin menajamkan program penanggulangan kemiskinan perlu dicari metode evaluasi dan monitoring yang tepat, sehingga kualitas penanggulangan kemiskinan menjadi semakin baik dimasa yang akan datang.

Keberhasilan melaksanakan proyek konstruksi tepat pada waktunya, keterlambatan adalah sebuah kondisi yang sangat tidak dikehendaki dalam proyek konstruksi karena sangat merugikan dari segi waktu dan biaya. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here