Perpu KPK Menjatuhkan Wibawa Presiden dan Sistem Ketatanegaraan

0
399

Oleh. Dr. Nasaruddin Umar, SH.MH (Pengamat Hukum Tata Negara IAIN Ambon)

Sikap presiden yang cenderung memilih untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) berpotensi mendeligitimasi wibawa presiden dan sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebab, Perpu terkait KPK akan kehilangan originalitas intens, atau substansi hukum kegentingan dan situasi mendesak secara hukum.

Pertama, Secara perundang-undangan tahapan RUU KPK telah berjalan secara konstitusional pada tahapan menungguh pengesahan Presiden dan sikap Presiden Jokowi sejak awal telah setuju substansi hukum revisi UU KPK. Apalagi telah mendapat persetujuan bersama Presiden dan DPR.

Kalau kita mau menelaah lebih dalam soal keinginan presiden untuk mempertimbangkan opsi Perpu untuk merespon desakan publik. Dalam konteks kewenangan presiden sah-sah saja, namun apakah tepat pilihan itu, sebab sejak awal presiden sudah setuju revisi UU KPK bahkan sudah disahkan dalam sidang tingkat 2 yakni paripurna DPR pengesahan rancangan UU menjadi UU.

Kedua, secara sosio-politik, publik akan melihat adanya inkonsistensi sikap kepala negara dalam menyikapi RUU KPK dan memberi kesan buruk bahwa seolah-olah hukum itu adalah alat permainan (tools of game); hari ini A besok bisa menjadi B.

Apa seperti itu kita bernegara, sikap hukum bisa berubah sekejap hanya karena pertimbangan situasi dan dorongan publik yang belum tentu merepresentasikan seluruh rakyat Indonesia.

Hukum tidak selalu harus mengikuti nalar dan pikiran masyarakat, tetapi hukum mengikuti dirinya sendiri, tapi tunduk dan patuh pada konstitusi (staat sidee dan recht sidee) yaitu pancasila dan tujuan kita bernegara.

Sehingga urgensitas Perpu menjadi tidak relevan karena kehilangan kewibawaan dan rasionalitasnya, karena tidak ada kegentingan secara normatif dan tidak ada kondisi kekacauan atau barangkali situasi darurat sehingga membutuhkan Perpu seperti yang diamanahkan dalam Pasal 22 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 bahwa Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa presiden menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.

Ketiga, kehilangan syarat formil karena kalaupun dipaksakan Perpu undang-undang yang mana yang mau diganti. Syarat formil Perpu adalah mengganti UU yang sedang berlaku bisa mencabut atau merevisi, sementara UU No.30 Tahun 2002 Tentang KPK saja telah direvisi dan telah disahkan DPR, sementara Undang-undang revisi belum disahkan Presiden, lalu tiba-tiba mau dibatalkan lagi.

Jika pun dipaksakan untuk katakanlah untuk menyelamatkan keputusan presiden, maka ini sangat tidak lazim Perpu dibuat untuk menganulir keputusan kepala negara sendiri.

Dimana kondisi genting dan memaksanya, apakah bisa Perpu dikeluarkan hanya karena pro-kontra suatu RUU yang sudah disetujui bersama. Apalagi RUU yang multitafsir dan pro kontra, itu biasa sudah menjadi conditio sine qua non keniscayaan yang sulit dihindari. Tidak akan mungkin suatu UU akan disetujui 100% masyarakat. Sebab, ada banyak juga pakar, masyarakat mendukukung Revisi UU KPK.

Jadi tidak ada kekosongan hukum sehingga dibutuhkan norma baru atau semacam kegentingan negara yang harus diselesaikan dijawab dengan norma  baru.

Sebab, RUU KPK masih memiliki proses hukum alternatif untuk disoal. KPK juga masih bisa bekerja dengan UU yang lama karena masih memiliki kekuatan hukum mengikat. Menjadi tidak situasi yang melumpuhkan dan mematikan KPK saat ini dalam institusi KPK buktinya saja KPK masih bisa mentersangkakan dan menahan Iman Nahrowi dalam kasus suap Dana Hibah Kemenpora.

Bagi saya ini tidak baik dalam sistem kebiasaan hukum ketatanegaran dam akan menjadi preseden buruk pembentukan peraturan perundang-undangan (legal policy) atau law making process.

Biarkan tradisi ketatanegaraan kita berjalan  berjalan secara alami sebagaimana lazimnya, karena lebih penting menjaga kewibawaan preisden kepala negara, kepala pemerintahan dari pada menjaga praduga rakyat.

Solusi hukum yang tepat agar Presiden menjalankan secara konsisten tahapan pengundangan yang telah diatur dalam Pasal 20 ayat 1-5 UUD NRI Tahun 1945 dan UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan yakni Presiden Jokowi segera mengesahkan RUU KPK yang telah disetujui bersama, untuk menjaga wibawa presiden dimata hukum.

Kemudian, menyerahkan atau meminta kepada pihak-pihak yang tidak setuju untuk melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi demi menjaga kewibawaan hukum dan sistem ketatanegaraan serta nama baik presiden sebagai simbol negara yang harus kita jungjung tinggi bersama.

Hukum bekerja dengan logika dan nalarnya sendiri bukan logika nalar politik kekuasaan.

Wallahuallam bishsawab. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here