Polemik Revisi UU KPK, Pakar: Sikap KPK Berlebihan

0
354

Ambon – Sikap KPK dinilai berlebihan menyoal revisi UU KPK adalah sikap ketidaknegarawan yang berpotensi menjatuhkan wibawa pemerintahan negara.

Sikap ngotot yang ditunjukkan sejumlah pegawai dan komisioner KPK untuk menolak revisi UU KPK merupakan langkah yang berbahaya dalam spirit pemberantasan korupsi dan etika kenegaraan.

Pakar Hukum Tata Negara IAIN Ambon Nasaruddin Umar, mengatakan hal itu sebagai sikap ketidaknegarawan dan overlepping kewenangan yang berpotensi mengganggu jatuhnya wibawa kekuasaan negara.

“Sikap protes yang berlebihan terhadap rencana revisi UU KPK oleh Presiden dan DPR RI merupakan sikap tidak negarawan yang ditunjukkan KPK dan ini berpotensi menjatuhkan kewibawaan eksekutif dan institusi negara,” ujarnya, Jum’at (13/9/2019).

Dikatakannya, baik Presiden maupun DPR keduanya adalah lembaga tinggi negara yang harus dihormati, KPK harus menahan diri dan lebih bijaksana dalam menyikapi soal ini. Jika hal ini terus dilakukan bukan tidak mungkin justru menimbulkan sikap antipati masyarakat kepada institusi KPK atau semacam sikap keangkuhan institusi  bisa menimbulkan kesan “negara dalam negara.

“Ini berbahaya apalagi ditengah situasi negara yang tidak normal dewasa ini, wibawa pemerintahan negara bisa atas praktik-praktik ketatanegaraan yang tidak lazim seperti ini,” jelasnya.

KPK sebagai alat kelengkapan negara yang dibentuk dengan UU KPK  No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi secara perundang-undangan sejatinya taat azas karena KPK tidaklah diberi kewenangan untuk menolak atau semacam mendikte kekuasaan legislatif dan eksekutif dalam melakukan proses legislatif  review pengujian undang-undang atau pembentukan peraturan perundang-undangan atau law making process.

Sebab, secara konstitusional DPR dan Presiden-lah yang memiliki kewenangan konstitusional atau the original power untuk mengubah undang-undang berdasarkan Pasal 20 UUD NRI Tahun 1945 bahwa setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.

UU KPK tidak memberikan kewenangan dan tugas KPK untuk melakukan tindakan diluar tugas dan kewenangannya. Kelembagaan negara mesti di jaga oleh setiap institusi negara baik dalam membangun relasi kelembagaan negara maupun dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing.

“Pembagian kekuasaan negara legislatif, eksekutif, yudikatif dalam konsep trias politica haruslah dijaga dan dihormati,” tegas alumni Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar ini.

Selanjutnya Nasaruddin mengatakan, dalam tradisi ketatanegaraan kita tidak lazim institusi negara melakukan aksi boikot atau petisi, kompalin eksekutif, melalui aksi-aksi dan mimbar-mimbar terbuka, sampai pada penutupan lambang KPK yang terkesan melakukan upaya pembangkangan terhadap intitusi negara.

“Sejak kapan dalam tradisi ketatanegaraan kita mengenal upaya paksa yang terkesan ‘mendikte’ presiden dan DPR. Sebab sikap pejabat publik dengan “koboi jalanan” kurang tepat dilakukan oleh komisioner apalagi pegawai yang bernaun dibawah institusi yang bekerja dan digaji oleh uang negara,” ungkap Nasaruddin.

Lebih terhormat menurutnya, komisioner KPK menyalurkan sikap dan aspirasinya melalui salauran-saluran konstitusional melalui mekanisme resmi seperti rapat dengan pendapat dengan DPR atau pihak pemerintah.

Biarlah proses pembahasan di DPR berjalan sesuai UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (UU PPP), berilah kesempatan DPR memberikan penjelasan lebih dahulu secara resmi dan presiden memberikan pandangannya dalam pembahasan nantinya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 68 UU PPP dan memang ada ruang yang bisa digunakan untuk menyampaikan aspirasi ataukan pihak DPR nantinya akan mengundang stakeholder terkait seperi KPK untuk didengar pendapat atau masukannya terhadap revisi UU KPK.

“Sebab, Pasal 96 UU PPP memberikan ruang kepada masyarakat baik perseorangan atau kelompok orang berhak memberikan masukan secara lisan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan,” tegas ketua Majelis Hukum dan HAM PW Muhammadiyah Provinsi Maluku ini.

DPR dan Presiden sebagai pembentuk undang-undang, barangkali memiliki kegelisahan tertentu terhadap institusi KPK yang dibentuknya dalam evaluasi perjalanan 17 tahun terakhir ini sehingga dipandang ada sesuatu kebutuhan mendesak yang dihadapi dalam praktik atau  the actual legal necessity guna melindungi kepentingan negara.

Sistem pemerintahan presidentil seperti ini memang lazim terjadi dalam kondisi-kondisi tertentu ada tujuan negara yang lebih penting dijaga atau dicapai dari pada sekedar pemberantasan korupsi.

Sebab, bagaimanapun pemberantasan korupsi sejatinya dilakukan secara integraitit legal sistem dengan tiga institusi penegak hukum yakni kepolisian, kejaksaaan dan KPK sendiri. Disamping itu ada tanggung jawab dari sisi pemerintahan Presiden dan DPR menjaga arah dan keberlanjutan arah dan visi pemberantasan korupsi itu sendiri.

Sebab, bagaimanapun KPK bukanlah lembaga super body yang tidak bisa disoal, disentuh, diawasi, atau atau bahkan dievaluasi, mekanisme revisi UU KPK merupakan fungsi hukum a tool of sosial enggineiring untuk pembaharuan sistem hukum pemberantasan korupsi.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kita menganut prinsip check and balance, prinsip ini berlaku secara umum terhadap semua alat kelengkapan negara yang bekerja dalam sistem relasi saling mengimbangi dan mengawasi.

Tidak ada lembaga negara yang bisa otoriter atau bertindak seenaknya, desain ketatanegaraan diciptakan cabang-cabang kekuasaan negara untuk saling mengontrol dan menyeimbangkan pelaksanaan kekuasaan masing-masing-masing, tujuannya, sebut Nasaruddin untuk menghindari terjadinya pemusatana kekuasaan yang dapat mengarah kepada kesewenang-wenangan atau abuse de droit.

Komisioner dan penyidik KPK bukanlah malaikat yang suci tidak perna salah, bisa saja terjadi conflict of interest  sebab sebagian publik juga memandang KPK dalam kinerjanya masih biasa-biasa saja, bahkan dianggap masih tebang pilih dalam pemberantasan korupsi  case-case besar yang masih mangkrak dan belum menyentuk aktor-aktor utama pelaku korupsi seperti kasus dana talangan bank century,  BLBI, e-KTP, pengadaan  unit quay container crane (QCC)

“Dalam berbagai persidangan di pengadilan disinyalir melibatkan pejabat-pejabat tinggi negara, sehingga realitas seperti inilah perlu dilakukan revisi UU KPK sesuai dengan kebutuhan hukum kekinian dan kepentingan negara yang lebih luas,” pungkasnya. (dm2)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here