Seleksi 10 Calon KPK dan Revisi UU KPK merupakan momentum yang Tepat

0
222

Ambon – Presiden Joko Widodo telah mengirimkan 10 nama calon pimpinan KPK periode 2019-2023  kepada DPR RI berdasarkan Surat Presiden RI Nomor R-37/Pres/09/2019 masing-masing Alexander Marwata (Komisioner KPK), Firli Bahuri (anggota polri), I Nyoman Wara(auditor BPK), Johanis Tanak (Jaksa), Lili Pintauli Siregar (Adokat), Lutfhi Jayadi Kurniawan (dosen), Nawawi Pomolango (hakim), Nurul Ghufron (dosen), Roby Arya,B.(PNS Sekeretariat Kabinet), Sigit Danang Joyo (PNS Kementerian Keuangan).

Komposisi 10 calon pimpinan KPK tersebut menggambarkan konfigurasi keanggotaan KPK periode kedepan tetap mencerminkan masuknya semua institusi penegak hukum yaitu dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan advokat ditambah dari unsur akademisi, ASN, dan auditor BPK.

Pakar hukum tata negara Nasaruddin Umar mengatakan, pada saat yang sama DPR juga akan melakukan revisi UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Terlepas dari pro kontra revisi UU KPK dan polemik 10 calon KPK yang diajukan Presiden ke DPR, tapi pembahasan keduanya pada waktu yg bersamaan bagi saya merupakan langkah yang tepat yang dilakukan DPR, sebab DPR pada akhirnya akan melihat sisi kelemahan keduanya dan pada saat yg sama akan menjadi referensi untuk membenahi satu sama lain,” ujar Nasarudddin, Selasa (10/9/2019).

Artinya, kelemahan dan kelebihan yang dimiliki oleh 10 figur calon anggota KPK tersebut baik dari sisi kapasitas maupun sisi integritasnya akan terkontrol dan disempurnakan oleh sistem hukum yang akan dibangun dalam revisi UU KPK.

“Saya contohkan jika dalam revisi UU KPK nantinya dibentuk semacam badan Pengawas KPK dan proses Pengawasan dilakukan secara transparan, acuntabel dan melibatkan partisipasi publik dan civil sosiety maka berbagai kekhawatiran atas independensi sejumlah calon anggota KPK dapat diseimbangkan oleh badan pengawasan KPK tersebut,” jelasnya.

Menurutnya, asal saja ketentuan yang ada saat ini tetap dipertahankan seperti kewenangan penyadapan, penyidik independen, kewenangan pencegahan dan penindakan disemua institusi negara dan ditambahkan dengan berbagai perbaikan-perbaikan seperti penguatan kualitas dan kuantitas SDM, teknologi, anggaran, sistem keamanan perlindungan komisioner dan penyidik KPK. selain itu tidak diperlukan karena akan memperlema posisi KPK itu sendiri.

Dalam kerangka spirit pemberantasan korupsi baik pimpinan KPK dan UU KPK keduanya diperlukan dan tidak dapat dipisahkan kedua variabel hukum ini harus saling mendukung jika ada sisi kelemahan diantaranya maka bisa dipastikan pemberantasan korupsi akan terhambat,” paparnya.

“Karena dalam penegakan hukum kita tidak hanya membutuhkan sapu bersih untuk membersihkan ruang yang kotor tetapi kita butuh hukum yang kuat untuk memberantas korupsi. Institusi KPK dengan berbagai kewenangan super body yang dimilikinya akan mengondisikan pimpinan kpk yang terpilih untuk profesional dan berintegritas,” jelasnya.

Sehingga menurutnya, tidak perlu terlalu mempersoalkan apakan 10 calon KPK layak memimpin KPK sebab sistem KPK sangat ketat, sudah terbangun baik, mereka yang bermasalah akan tereliminasi dengan sendirinya namun  yang tidak kalah pentingnya adalah  apakah UU KPK masih cukup kuat dalam memberantas korupsi.

Sebab, kekuatan pemberantasan korupsi ada dalam dukungan legitimasi yuridis yang dibangun dalam UU KPK dengan berbagai keistimewaannya dan legitimasi dan dukungan publik kepada KPK sebagai nyawa dan benteng pertahanan KPK itu sendiri.

Bagaimanapun institusi KPK masih sangat dibutukan, nyawa KPK ada pada dukungan publik, figur yang tepat adalah mereka yg dalam bacaan publik memiliki integritas paripurna di mata publik, dan revisi UU KPK tidak memperlemah spirit pemberantasan korupsi.

“Jika UU KPK memiliki power full dengan kewenangan penyadapan, penyidik yang independen dan profesional maka siapapun pimpinan KPK yang terpilih akan secara otomatis terkondisikan oleh sistem regulasi KPK,” pungkas Nasaruddin. (dm2)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here