Pemindahan Ibukota Negara adalah Keputusan Deklaratoir

0
601

Ambon – Pengamat hukum tata negara Nasaruddin Umar menilai keputusan Presiden Jokowi yang ingin memindahkan pemindahan ibu kota negara ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kertanegara Kalimantan Timur harus dipandang sebagai keputusan atau acte Administratif yang bersifat deklaratif presiden atau pernyataan sepihak seorang Presiden sebagai kepala negara atau chief state.

Menurutnya, pernyataan Presiden Joko Widodo belumlah merupakan produk hukum atau keputusan yang menimbulkan konsekuensi yuridis karena baru sebatas pernyataan eksekutif dari seorang kepala negara sehingga tidak perlu dipersoalkan, ide dan gagasan presiden barulah sebatas keputusan sepihak lembaga eksekutif yang nantinya akan difollow up menurut prosedur regulasi dengan melakukan rapat-rapat bersama antara eksekutif dan legislatif.

“Karena keputusan tentang penetapan ibu kota negara haruslah dengan undang-undang yang memiliki mekanisme pembentukan perundang-undangan berdasarkan Pasal 5 UUD NRI Tahun 1945 bahwa Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan ketentuan Pasal 20 ayat 2 konstitusi bahwa setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama,” ujar Nasaruddin dalam rilisnya, Rabu (28/8/2019).

Sehingga menurut dosen hukum tata negara IAIN Ambon keputusan ini merupakan politik hukum terbuka atau open legal policy Presiden Joko Widodo yang harus memerlukan persetujuan DPR, sehingga barangkali bisa dimaknai sebagai keputusan visioner atau extra ordinary eksekutif sebagai keputusan  luar biasa Presiden sebagai kepala negara untuk mengambil langkah-langkah visioner atau upaya untuk penyelematan negara terhadap kondisi ibukota Jakarta sebagai ibukota negara yang sudah tidak efisien dari berbagai aspek dalam mendukung kerja-kerja pemerintahan.

“Karena ini merupakan keputusan exstra ordinary eksekutif atau hak instrumental kebijakan yang melekat di tangan kepala negara dalam melihat kondisi kegentingan atau keadaan yang memaksa yang mempengaruhi kondisi negara,” kata Nasar.

Dijelaskan, dari optik hukum kebiasaan ketatanegarakan Indonesia sikap seperti ini merupakan sumber hukum tata negara yang berlaku di Indonesia, seperti yang dipraktikkan oleh beberapa Presiden sebelumnya, seperti di era Presiden Sukarno perna mengeluarkan dekrit 5 Juli 1959 tentang pembubaran badan konstituante hasil pemilu 1955 dan penggantian Undang-Undang Dasar Sementara ke UUD 1945 kemudian dikuatkan dengan payung hukum Kepres No.150 tahun 1959 tentang Kembali Kepada UUD 1945.

Hal tersebut merupakan anjuran presiden sebagai panglima tertinggi angkatan petang karena ada keadaan atau gangguan ketatanegaraan sehingga perlu dilakukan penyelematan negara dan konstitusi.

Demikian pula yang dilakukan praktik kebiasaan ketatanegaraan Presiden keempat KH. Abdurahman Wahid yang mengeluarkan Dekrit Presiden tanggal 23 Juli 2001 tentang pembubaran parlemen MPR/DPR, mengembalikan kedaulatan kepada rakyat, mempercepat pemilu dalam waktu satu tahun serta pembekuan partai golkar.

Kebijakan itu diambil karena perkembangan politik mengarah kepada kebuntuan yang telah memperparah perekononomian dan kelansungan konstitusi. Meskipun ada perbedaan legal reasoning dekrit Presiden Soekarno dan keputusan lisan presiden Joko Widodo.

Namun, sikap seperti ini selalu menjadi pilihan politik hukum ketatanegaraan kita dari setiap presiden dalam menghadapi suatu situasi negara yang tidak normal atau abnormal state.

Gambaran ini memperlihatkan sikap presiden Joko Widodo memosisikan dirinya senagai kepala negara yang harus mengambil langkah-langkah strategis untuk melakukan penyelamatan jangka panjang atas kondisi inu kota negara yang tidak normal, meskipun ada perbedaan dari sisi produk hukum yang dilahirkan dari dari presiden sebelumnya.

Keputusan berani seperti ini tetap akan dinilai secara post factum atau berpatokan pada setelah peristiwa terjadi. Artinya sisi konstitusionalitas kebijakan pemindahan ibukota negara akan dinilai langsung oleh rakyat Indonesia setelah pemindahan itu dilakukan apakah dapat diterima oleh rakyat sebagai kebijakan yang benar atau keputusan yang keliru dan merugikan kepentingan bangsa dan negara.

Lebih lanjut dijelaskan, bahwa agar kebijakan ini tidak menimbulkan persoalan ketatanegaraan dan kenegaraan dikemudian hari harus betul-betul dipersiapkan secara matang dan konstitusional agar dikemudian hari tidak bermasalah, termasuk dengan tidak merubah status kekhususan DKI Jakarta daerah khusus atau dijadikan sebagai daerah istimewa.

“Dari aspek historis kebangsaan dan sebagai kota lahirnya pancasila, kota lahirnya Indonesia dan konstitusi yang harus terus dijaga keistimewaannya dan sebagai kebanggaan bangsa Indonesia,” demikian papar Nasaruddin. (dm2)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here