Sekwan Bursel Bantah 5 Aleg Bursel Masih Gunakan Modis

0
444
Ilustrasi mobil dinas

Ambon – Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Buru Selatan, Hadi Longa, membantah informasi yang mengatakan lima anggota DPRD Buru Selatan (Bursel) masih menggunakan mobil dinas (Modis) meski sudah menerima tunjangan transportasi.

“Jadi saya ingin klarifikasi bahwa informasi mengenai lima anggota DPRD Bursel masih menggunakan mobil dinas tidaklah benar,” kata Hadi via telepon seluler, Jum’at (23/8/2019).

Dijelaskan, setelah berlakunya PP No. 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, maka seluruh mobil dinas yang diberikan kepada anggota DPRD ditarik dan dibuktikan dengan berita acara penyerahan barang.

Namun, pada saat pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2018, barang-barang tersebut telah diberikan kepada para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain sehingga secara fisik pihaknya tidak dapat menunjukkan kepada BPK.

“Tetapi administrasi menyangkut berita acara penyerahan barang telah diserahkan sejak berlakunya aturan tersebut,” jelasnya.

Dikatakan, DPRD Bursel telah memberikan sejumlah mobil itu kepada sekretariat DPRD Bursel sebagai pemegang aset.

“Dari total 17 unit mobil dinas, 12 sudah diberikan kepada para OPD. Sisanya 5 unit tidak bisa digunakan karena mengalami kerusakan dan saat ini berada di sektetariat DPRD Bursel,” ujarnya.

Seperti diketahui, Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Maluku mendesak lima oknum anggota DPRD Buru Selatan untuk segera mengembalikan uang transportasi yang telah dicairkan dari bagian Sekretariat Dewan selama kurun waktu tahun 2018.

Bupati Kabupaten Bursel juga harus memberikan sanksi kepada Sekwan dan PPK serta bendahara pengeluaran karena lalai dalam membayar tunjangan transportasi.

Sanksi dan teguran yang sama juga sepantasnya harus diberikan pimpinan partai politik kepada kadernya yang telah mencoreng nama baik Parpol mereka. Bila perlu bagi kader yang terpilih kembali untuk periode mendatang disarankan supaya menunda sementara proses pelantikannya hingga seluruh kewajibannya dapat diselesaikan.

Sariwating mengatakan, berdasarkan data yang dikantongi LIRA, ada lima oknum anggota DPRD Bursel masing-masing MB – MDS – IL – MM – AU – MFS telah menerima tunjangan transportasi senilai Rp. 168 juta per orang ( Rp. 14 juta per bulan) berdasarkan peraturan Bupati Bursel no. 19 tahun 2017 tanggal 11 Nopember 2017.

Celakanya, walaupun telah menerima tunjangan transportasi, mereka juga turut menikmati kendaraan roda empat sebagai kendaraan dinas jabatan.

“Hal itu merupakan suatu kesalahan besar dan tidak dibenarkan, karena telah melanggar Peraturan Pemerintah / PP no. 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD,” beber Sariwating seperti dikutip dari rakyatmaluku.com, Selasa (20/8/2019). (dm2)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here