Menelaah Tim Asistensi Hukum Bentukan Menkopolhukam Wiranto

0
889

Oleh: Dr. Nasaruddin Umar, SH.MH. (Akademisi Hukum Tata Negara IAIN Ambon)

Pembentukan Tim Asistensi Hukum oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum Dan Keamanan Wiranto pada tanggal 8 Mei 2019 melahirkan perdebatan akademik dikalangan masyarakat khususnya para akademis dan praktisi.

Isu hukum yang paling mendasar adalah apakah pembentukan tim ini memiliki legal basic atau dasar hukum yang kuat baik dari sisi dasar kewenangan maupun legal standing atau kedudukan hukum tim asistensi secara perundang-undangan. Sejauh ini sejumlah pakar dan praktisi memberikan prespektif yang beragam dalam menyikapi legalitas dan urgensitas pembentukan tim asistensi hukum.

Keberadaan tim ini disatu sisi menimbulkan pro kontra disisi lain momentum pembentukannya pasca pemilu dan spesipikasi tugas dan masa tugas yang cukup singkat hingga 31 oktober 2019  melahirkan spekulasi dan prasangka yang beragam tentang apa sebetulnya tujuan pemerintah membentuk tim ini ditengah tuntutan wacana people power oleh sejumlah tokoh dan penolakan pemilu curang kontestan pemilu.

Ada yang memandang bahwa pemerintah melalui menkopolhukam melakukan upaya interpensi dalam proses penegakan hukum karena telah mengambil kewenangan institusi upaya-upaya penegakan hukum, ada juga yang beranggapan pembentukan tim ini merupakan bentuk ancaman terhadap demokrasi dan kebebasan berpendapat, namun tidak sedikit pula pihak yang mendukung.

Jika kita ingin mendalami dan menalar dari sudut pandang hukum, eksistensi tim asistensi hukum dari sisi hukum tata negara maupun hukum administrasi negara dan hukum perundang-undangan Indonesia, maka paling tidak sejumlah isu hukum yang bisa diangkat dalam melihat kasus ini.

Pertama, apakah Menkopollhukum memiliki kewenangan secara hukum mengeluarkan suatu keputusan atau tindakan sepanjang menyangkut upaya-upaya penegakan hukum ?

Kedua, apakah tindakan atau keputusan yang diambil pak Wiranto selaku menteri pembantu presiden merupakan inisiatif sebagai menteri ataukah tindakan terebut sudah dikonsultasikan dengan presiden sebagai kepala negara maupun kepala pemerintah ? Sebab, substansi atau tugas pokok tim ini menyangkut kerja-kerja penyelidikan yang hanya boleh dilakukan oleh institusi penegakan hukum.


Ketiga, bagaimana dampak dari sisi sistem ketatanegaraan dan supremasi hukum jika tim ini tetap dipertahankan ? Sebab, keberadaan tim semacam ini bukanlah suatu kelaziman dalam tradisi kelembagaan dan praktik berhukum negara selama ini.

Dari sisi legalitas berdasarkan pasal 7 dan pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tidak dikenal produk hukum sejenis keputusan menteri yang ada adalah peraturan menteri sebagai peraturan yang diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan mengikat jika peraturan yang dikeluarkan tersebut norma hukumnya diperintahkan langsung oleh peraturan perundang_undangan yang lebih tinggi seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, UU maupun UUD.

Yang menjadi kekhawatiran, jika lembaga eksekutif yang memiliki kewenangan terbatas pada pelaksanaan tugas pemerintahan berdasarkan perundang-undangan memposisikan diri sebagai kuasi lembaga yudikatif atau kekuasaan yudikatif.

Sebab, sangat rentang terjadi penyalahgunaan kewenagan atau abuse of power dan berpotensi merusak tatanan hukum dan ketatanegaraan sebab fungsi cabang-cabang kekuasaan negara telah diatur secara tegas dalam UUD NRI Tahun 1945, dimana kekuasaan eksekutif diberikan kepada presiden dan dibantu menteri-menteri berdasarkan pasal 4 dan pasal 17 konstitusi sementara itu kekuasaan kehakiman diberikan negara kepada MA dan MK berdasarkan pasal 24 UUD NRI Tahun 1945 sebagi kekuasaan yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan demikian pula dalam konteks penegakan hukum, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan kewenangan konstitutif kepolisian negara seperti yang diatur dalam pasal 30 ayat 4 UUD NRI Tahun 1945.

Sehingga dalam konteks trias politik pemisahan kekuasan negara atau saparation of power sudah diletakkan secara tegas dimana masing-masing cabang kekuasaan sudah diatu batas-batas kewenangannya. Artinya dalam konteks ini posisi Kementerian jelas merupakan cabang kekuasaan eksekutif.

Selanjutnya, pada sisi penegakan hukum atau law enfocement jika gagasan penegakan hukum lahir dari institusi kementerian akan menimbulkan kekacauan dan berakibat pada disorientasi penegakan hukum karena patut dikhawatirkan adanya conflict of interest, sebab posisi Menkopolhukam merupakan pembantu presiden yang sedang berkompetisi dalam Pilpres 2019, jika politik dan hukum dicampuradukkan maka bisa saja kepentingan politik menjadi pertimbangan menentukan arah dan pilihan penegakan hukum itu sendiri dan akibatnya berdampak pada tercederainya prinsip negara hukum dan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara termasuk hak asasi manusia.


Demikian pula dari sisi urgensitasnya, keberadaan tim seperti ini bisa mempengaruhi profesionalisme penegakan hukum itu sendiri yang seharusnya memiliki independensi dalam proses penegakan hukum, karena sebagai alat kelengkapan negara yang diperintahkan langsung dalm konstitusi tidak seharusnya dipengaruhi oleh siapapun termasuk lembaga atau tim bentukan kementerian.

Sebab, apapun rekomendasi yang dihasilkan oleh tim akan berpotensi mendikte atau menyandera proses penegakan hukum itu sendiri. Bukankah proses penyelidikan dan penyidikan dugaan tindak pidana merupakan kewenangan absolut institusi kepolisian, dalam hal ini kewenangan penyidik kepolisian bukan secara institusi sebagaimana diatur dalam UU No.8 Tahun 1980 Tentang KUHAP.

Sehingga proses penegakan hukum tidak terkait dengan kasus-kasus makar atau delic-delik tertentu bukan inisiasi institusi kepolisian maka bisa kemungkinan dapat dikendalikan oleh institusi lain seperti kementerian atau tim melalui rekomendasi penegakan hukum dari sebuah tim yang dibentuk menteri apalagi tim bentukan tersebut dibuat melalui surat keputusan.


Bisa dibayangkan tugas tim yang sangat vital menyangkut hak hukum dan HAM sesorang akan dipersoalkan secara hukum diatur melalui keputusan tim yang dibentuk setingkat menteri, suatu surat keputusan menteri hanya bisa dipersoalkan melalui Pengadilan TUN yang kekuatan eksekutorialnya ada ditangan pemerintah sendiru jika pejabat pembuat keputusan tidak menjalankan putusan pengadilan TUN hal ini berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, berbeda misalnya jika tim tersebut dibuat melalui peraturan presiden maka kewenangan mengujinya ada pada Mahkamah Agung yang kuat untuk membatalkan peraturan tersebut. sehingga dari sisi perlindungan keadilan dan kepastian hukum hak warga negara dan hak asasi manusia lebih terjamin.

Keberadaan ketiga tugas Tim asistensi hukum yang meliputi melakukan kajian dan asistensi hukum terkait ucapan dan tindakan yang melanggar hukum pasca pemilu untuk menentukan dapat tidaknya dilakukan upaya penegakan hukum dan memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti hasil kajian hukum sera menyampaikan perkembangan pelaksanaan tugas tim kepeda menteri kordinator bidang politik hukum dan keamanan selaku ketua pengarah.

Dengan susunan tim asistensi hukum yakni Kordinator tim yakni inspektur jenderal kementerian hukum dan HAM, wakil kordinator 1 tim yakni jaksa agung muda bidang tindak pidana umum kejaksaan RI, wakil kordinator II wakil kepala badan reserse criminal kepolisian RI dengan sekretaris I Adi Warman tenaga ahli menteri Koodinator politik hukum dan keamanan sera anggota tim dari sejumlah akademisi dari berbagai perguruan tinggi seperti Prof Muladi, Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, Prof dr I Gede Panca Astawa, Prof. Dr. Mahfud MD darianggota dewan pengarah badan Pembina ideologi pancasila, Deputii bidang intelijen negara, Direktur jenderal politik dan pemerintahan umum kementerian dalam negeri.

Terhimpunya berbagai kementerian, badan, institusi kepolisian, kejaksaan, dan akademisi dalam tim asisensi dengan tugas yang tak lazim tersebut juga menimbulkan problematika tersendiri dalam hukum ketatanegaraan kita. Sebab, salah satu ciri yang harus dijaga dalam setiap negara hukum yang demokratis atau democratische rechtsstaat kekuasaan eksekutif merupakan cabang kekuasaan yang memegang kewenangan administrasi pemerintahan negara.

Artinya, organisasi kementerian tidak boleh seenaknya karena segala kebijakan atau kewenangan kementerian harus diatur terlebih dahulu dalam undang-undang

Dalam perpektif hukum tata negara positif kewenangan presiden dibatasi oleh konstitusi dalam UUD NRI TAHUN 1945 kewenangan presiden diatur secara limitative seperti berhak mengajukan rancangan undang-undang dan menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang Pasal 5 ayat 2 dan tidak diberika kewenangan sedikitpun dalam hal kekuasaan penegakan hukum meskipun salah satu kewenangan presiden adalah menyatakan keadaan bahaya berdasarkan pasal 12 konstitusi namun harus didahului dengan penetapan terlebih dahulu melalu keputusan presiden itupun diatur syarat-syarat dan akibatnya diatur dalam UU.

Oleh sebab itu, kedudukan menteri atau tim apapun yang dibentuk menteri tidak diberikan kewenangan untuk mencari ada tidaknya tindak pidana yang dilakukan oleh rakyat dengan alasan keamanan ketertiban negara, namun kewenangan ini merupakan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan pasal 30 ayat 4 UUD NRI Tahun 1945.

Sehingga secara kelembagaan maupun tugas pokok tim asistensi tidak cukup memiliki pijakan konstitusi yang jelas berdasarkan UUD NRI Tahun 1945.

Apalagi pelibatan institusi pemerintah seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kordinator Politik Hukum dan Keamanan, Badan Intelijen Negara, akademisi untuk melakukan kajian dan asistensi hukum terkait ucapan dan tindakan yang melanggar hukum pasca pemilu untuk menentukan dapat tidaknya dilakukan upaya penegakan hukumdan memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti hasil kajian hukum menujukkan disorientasi fungsi kekuasaan eksekutif dalam prinsip negara hukum dan sistem ketatanegaran Indonesia.

Selanjutnya menelaah landasan hukum yang digunakan yakni Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 43 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, dalam Pasal 2 disebutkan bahwa tugas utama kementerian ini adalah menyelenggarakan koordinasi singkronisasi dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik hukum dan keamanan, sehingga jika dicermati tugas dan fungsi kementerian tidak disebutkan kewenangan untuk membentuk tim asistensi hukum.

Sehingga haruslah dipahami bahwa fungsi koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian urusan hukum politik dan keamanan merupakan fungsi dan tugas yang melekat pada diri kementerian kordinator politik hukum dan keamanan tidak dikenal dalam perpres adanya pendelegasian tugas dan fungsi kepada tim asistensi hukum atau tim lainnya apalagi menyangkut fungsi-fungsi asistensi dan kajian untuk menemukan ada tidaknya tindak pidana terhadap seseorang apalagi memberikan rekomendasi langsung kepada penegak hukumberdasarkan hasil kajian dan asistensi hukum terkait ucapan dan tindakan yang melanggar hukum pasca pemilihan umum serentak untuk menentukan dapat tidaknya dilakukan upaya penegakan hukum.

Artinya, keberadaan tim asistensi hukum seola-olah diposisikan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Menkopolhukam itu sendiri sehingga keberadaan sejumlah elemen seperti akademisi merupakan tidak tepat kerena mereka bukanlah merupakan badan atau yang berada dibawah koordinasi Menkopolhukam sebagaimana diatur dalam pasal 4 Perpres No. 43 Tahun 2015 dimana keberadaan akademisi tersebut dibawah kementerian dan badan lain yang tidak diatur dalam pasal 4 jika tugas pokok tim tersebut dimaksudkan untuk melaksanakan fungsi kementerian Koordinator politik hukum dan keamanan maka tugas tim asistensi tidak sesuai dengan pelaksanaan fungsi dan tugas menkopolhukam itu sendiri.

Keputusan yang dikeluarkan pejabat pemerinahan secara hukum administrasi tunduk pada ketentuan yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dimana dalam Pasal 5 disebukan bahwa penyelenggaraan administrasi pemerintahan beradasarkan asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia dan AUPB, selanjutnya ditegaskan dalam pasal lain bahwa pejabat administrasi pemerintahan dilarang menyalahgunakan kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan setiap keputusan dan/atau tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang_undangan dan AUPB.

Sehingga Peraturan perundang-undanganlah yang seharusnya menjadi dasar kewenangan dalam menetapkan atau mengeluarkan suatu keputusan dan tindakan untuk menvegah terjadinya penyalahgunakan wewenang dengan melampaui wewenang atau mencampuradukan wewenang serta bertindak sewenang-wenang, hal demikian sangat ditekankan untuk menjaga prinsip supremasi hukum yang adil dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang harus dilindungi, ditegakkan dipenuhi negara trutama pemerintah sebagai tanggung jawab konstitusional berdasarkan Pasal 28 I ayat 4 UUD NRI Tahun 1945. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here