Fahri: Secara Konstitusional Desa Batu Karang – Waihotong Wilayah Administratif Buru

0
597
Dr. Fahri Bachmid, SH., MH. Foto: Istimewa

Ambon – Kuasa hukum Pemerintah Kabupaten Buru, Dr. Fahri Bachmid, mengatakan UU No.32 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku beserta lampiran peta wilayahnya yang menegaskan batas wilayah antara Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan telah terjadi multitafsir yang mengakibatkan kebijakan (beleid) antara kedua pemerintah baik Pemerintah Kabupaten Bursel maupun Pemerintah Kabupaten Buru dalam menetapkan batas wilayah, telah terjadi selisih yang mengarah pada sengketa (dispute). 

Hal ini dapat dibuktikan dengan saling mengklaim dua desa yaitu Desa Batu Karang dan Desa Waihotong menjadi milik pemerintah kabupaten masing-masing baik Kabupaten Buru maupun Kabupaten Buru Selatan. Artinya, masing-masing pihak mengklaim bahwa kedua desa tersebut adalah bagian dari wilayah administratif mereka. Saling klaim itu sudah berlangsung cukup lama selama tujuh tahun dan tidak pernah ada kata sepakat penyelesaian.

“Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat telah berkali-kali memfasilitasi serta memediasi hal tersebut sesuai kewenangan gubernur berdasarkan UU RI No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah tetapi belum ada kata sepakat antara dua Kabupaten,” demikian bunyi rilis resmi Fahri Bachmid, yang diterima detikmalukucom, Sabtu (2/2/2019) malam.

Dikatakan, Kementerian Dalam Negeri juga telah mengambil langkah penyelesaian tetapi masih menyisihkan sejumlah masalah besar dan prinsipil yang menurut Pemerintah Kabupaten Buru adalah sangat merugikan serta bertentangan dengan UU RI No. 32/2008 Tentang Pemekaran Kabupaten Buru Selatan itu sendiri beserta lampiran peta wilayah karena berdasarkan undang-undang kedua desa yaitu Desa Batu Karang maupun Desa Waihotong itu adalah bagian dari wilayah administratif Pemerintahan Kabupaten Buru dan hal itu adalah clear secara yuridis maupun faktual yang mana kedua desa itu selama ini dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Buru beserta segala sarana dan prasarana (infrastruktur) yang terbangun disana. 

Untuk itu, menurut Pemerintah Kabupaten Buru, hal itu adalah persoalan konstitusionalitas penerapan norma yang tidak menjamin kepastian hukum. 

“Pemerintah Kabupaten Buru menunjuk kami sebagai kuasa hukum Pemkab Buru untuk melakukan (chalens) ke pengadilan melalui Peradilan Tata Negara (Mahkamah Konstitusi) untuk melakukan Judicial Review atas pasal-pasal dalam UU RI No. 32/2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan terhadap Undang Undang Dasar Tahun 1945”, tandasnya. 

Menurutnya, ini merupakan langkah hukum dan suatu upaya yang legal konstitusional dalam rangka mendapatkan kepastian hukum dan keadilan substansial untuk mengahiri kisruh serta sengketa hukum. “Barangkali ini merupakan opsi penyelesaian yang jauh lebih bermartabat dan elegan,” jelasnya. 

Dalam permohonan ke Mahkamah Konstitusi  (MK) ini, dirinya mintakan agar MK memberikan penafsiran konstitusional secara bersyarat (conditionality unconstitusional).

“Artinya pasal-pasal dalam UU RI No. 32/2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar sepanjang kalau tidak dimaknai atau ditafsirkan jika Desa Batu Karang dan Desa Waihotong adalah merupakan bagian dari wilayah administratif Kabupaten Buru dan bukan Kabupaten Buru Selatan, itu adalah kepentingan konstitusional pemerintah Kabupaten Buru,” tutupnya. (dm2)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here