Rilis Resmi Kuasa Hukum YDM atas Putusan Hukum Universitas Darussalam

0
332
Kuasa Hukum Yayasan Darussalam Maluku (YDM), Dr. (c) Fahri Bachmid. Foto: Istimewa

Ambon – Kuasa Hukum Yayasan Darussalam Maluku dan Kuasa Hukum Kopertis XII Maluku dan Maluku Utara (Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi/LLDIKTI Wilayah XII), Dr. (c) Fahri Bachmid memberikan rilis resmi terkait putusan Pengadilan Negeri Ambon atas sengketa perdata Universitas Daruusalam Ambon.

Dalam rilis yang diterima detikmalukucom, Senin, (19/11/2018), Fahri mengatakan bahwa sehubungan dengan putusan Pengadilan Negeri Ambon dalam perkara Nomor 242/Pdt.G/2017/PN.Ambdalam perkara Perdata nomor: 11/PDT.G/2015/PN.AMB, terkait dengan sengketa perdata antara Yayasan Darusalam Maluku (Ketua Yayasan dr.Nan Polanunu) dengan Yayasan Pendidikan Darusalam Maluku (Rektor Dr.Ibrahim Umarella) yang sebelumnya pernah disengketakan dan telah diputuskan dalam putusan perkara perdata Nomor : 11/PDT.G/2015/PN,AMB. Tertanggal 29 Oktober 2015 joncto putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor : 02/PDT/2016/PT.AMB, tertanggal 17 Maret 2016 joncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2860 K/Pdt/2016, tertanggal 11 Januari 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap  (inkracht van gewijsde) yang amar putusan pada intinya adalah sebagai berikut : 

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian 

2. Menyatakan sah dan mengikat Akta Notaris Nomor : 31 Tahun 2011 tanggal 30 Mei joncto Surat Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : AHU.5635.AH.01.04 Tahun 2011 tanggal 19 Agustus 2011. (Akta Yayasan Darusalam Maluku)

3. Menyatakan penggugat (Yayasan Darusalam Maluku) sebagai pengelola yang sah atas harta kekayaan (aset-aset) Yayasan Darusalam Maluku termasuk pengelolaan atas Universitas Darusalam Ambon.

4. Menyatakan tergugat I (Yayasan Pendidikan Darusalam Maluku) telah melakukan perbuatan hukum.

5. Menghukum dan memerintahkan tergugat I (Yayasan Pendidikan Darusalam Maluku) untuk menyerahkan pengelolaan seluruh harta kekayaan (aset-aset) Yayasan Darusalam Maluku termasuk pengelolaan atas Universitas Darusalam Ambon kepada pengguat (Yayasan Darusalam Maluku),

dan dalam perkara Nomor : 242/Pdt.G/2017/PN.Amb yang putusan dalam provisi adalah menolak gugatan provisi penggugat serta Putusan dalam Eksepsi yaitu : menolak eksepsi para penggugat untuk seluruhnya, kemudian putusan : dalam pokok perkara

menolak gugatan penggugat konvensi untuk seluruhnya.

Dalam Rekonvensi Pokok Perkara adalah :

1. Mengabulkan gugatan penggugat dalam rekonvensi atau tergugat I dalam konvensi untuk sebagian

2. Menyatakan tergugat dalam rekonvensi/ penggugat dalam konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan putusan pengadilan Negeri Ambon yang telah berkekuatan hukum tetap.

3. Menyatakan harta kekayaan yang tidak bergerak dan bergerak sebagai berikut, gedung dan peralatan kampus besar, tanah, dan deposito, kendaraan operasional Universitas Darusalan Ambon, adalah hak milik penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat I dalam Konvensi.

4. Memerintahkan tergugat dalam Rekonvensi atau penggugat dalam Konvensi termasuk orang lain yang mendapat hak daripadanya untuk segera menyerahkan harta kekayaan yang tidak bergerak dan bergerak diatas secara baik- baik seketika kepada penggugat dalam Rekonvensi Tergugat atau Tergugat I dalam Konvensi.

5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/ Penggugat dalam Konvensi untuk dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setiap harinya, setiap dia lalai memenuhi bunyi putusan ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti sampai dilaksanakan.

6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi selanjutnya.

Selanjutnya Putusan dalam Konvensi dan Rekonvensi adalah:

Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/ Penggugat dalam Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.005.000,- (satu juta lima ribu rupiah)

Sehingga dengan demikian,bhwa berdasarkan Putusan-Putusan terdahulu kemudian diperkuat lagi dengan Putusan Pengadilan Negeri Ambon dalam perkara Nomor. 242/Pdt.G/2017 yang telah diputus pada tanggal 16 November 2018 kemarin,maka secara hukum Yayasan yang sah (legal) untuk menyelenggarakan Pendidikan atau pengelolaan Universitas Darussalam Ambon adalah Yayasan Darussalam Maluku (YDM)dibawah kepemimpinan Ketua Yayasan Darussalam Maluku dr. Nan Polanunu,sehingga secara yuridis permasalahan sengketa ini telah selesai dan secara hukum Yayasan Darussalam Maluku adalah badan hukum yang sah (legal) sesuai mandat yuridis untuk mengelola secara penuh Universitas Darussalam Ambon saat ini. (dm2)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here