Fahri Bachmid: Pemberitaan Putusan Pengadilan Peradi Versi JG Menyesatkan

0
636
Ketua DPC Peradi Ambon versi Dr. Fauzie Yusuf Hasibuan, Dr. (c) Fahri Bachmid.

Ambon – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Ambon versi Fauzie Yusuf Hasibuan menyebut pemberitaan yang melansir Peradi versi Juniver Girsang telah memenangkan sidang gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah menyesatkan.

Dalam rilisnya kepada detikmalukucom Kamis, (13/9/2018), Ketua DPC Peradi Ambon versi Fauzie Yusuf Hasibuan Fahri Bachmid mengatakan, pemberitaan sejumlah media diantaranya Warta Kota pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 yang melansir hasil putusan sidang perkara Perdata Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan Penggugat adalah Peradi versi Fauzie Yusuf Hasibuan sebagai Ketua Umum berdasarkan register Perkara Nomor: 683/Pdt.G/2018/PN-Jkt.Pst antara Peradi versi Fauzie Yusuf Hasibuan Melawan Peradi versi Juniver Girsang pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mana dalam pemberitaan tersebut telah dengan sengaja dipelintir serta dibuat sedemikian rupa menjadi opini yang berpotensi untuk menyesatkan masyarakat khususnya komunitas advokat itu sendiri seolah-olah dengan berdasar pada putusan itu maka Peradi yang sah dan diakui adalah Peradi versi Juniver Girsang padahal keliru dan menyesatkan. 

sebagai Ketua DPC Peradi Ambon, dirinya memandang perlu dan penting untuk meluruskan informasi yang distorsif.

Pertama, berdasarkan Putusan dalam Perkara No.683/Pdt.G/2018/PN-Jkt.Pst antara Peradi versi Fauzie Yusuf Hasibuan sebagai (Penggugat) melawan Peradi versi Juniver Girsang sebagai (Tergugat) yang mana dalam putusan ini secara tegas dinyatakan Tidak Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) atau disebut “NO” dengan pertimbangan hukumnya yaitu Pengadilan dianggap tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan internal Organisasi Advokat menyangkut Kepengurusan karena perselisihan/sengketa tersebut seharusnya diputus oleh semacam Mahkamah Advokat seperti yang ada pada Partai Politik. 

Majelis hakim memandang harus diatur sebuah lembaga khusus yang menagani perselisihan kepengurusan organisasi advokat didalam undang-undang Advokat, dengan kata lain, majelis hakim menyatakan dirinya tidak berwenang membahas dan memeriksa pokok perkara. 

Kedua, dengan putusan “Niet Onvankkelijke Verklaard”atau NO tersebut, bukan berarti secara sesat dan melawan nalar hukum yang sehat dan benar pihak lain secara tidak bertanggung jawab membangun kesimpulan dan opini bahwa Peradi versi Juniver Girsang yang legal/sah. Hal yang demikian adalah tidak benar dan keliru serta cenderung sesat. Untuk itu, kami luruskan dengan mendudukan persoalan ini pada kerangka hukum yang benar dan proporsional.

Ketiga, atas putusan tersebut yang dipandang belum memadai dan solutif untuk mengatasi konflik Peradi ini maka tim kuasa hukum DPN Peradi versi Fauzie Yusuf Hasibuan secara resmi telah menyatakan banding atas putusan kemarin yang dibacakan dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu, karena mestinya hakim harus dapat menemukan dan menegakan hukum dalam perkara ini. Negara harus hadir untuk menyelesaikan kemelut Organisasi Advokat. (dm3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here