Menyikapi Deklarasi #2019GantiPresiden

0
1762
Dr. Nasaruddin Umar

Oleh: Dr. Nasaruddin Umar, SH. MH.(Pakar Hukum Tata Negara IAIN Ambon)

Menjelang Pemilihan Presiden 2019, deklarasi dan gerakan #2019GantiPresiden terus berhembus dan menuai pro-kontra dikalangan masyarakat di Indonesia. Tagar ini awalnya diekspresikan dalam cetakan baju kaos bertuliskan #2019GantiPresiden, berkembang menjadi deklarasi #2019GantiPresiden di sejumlah daerah di Indonesia.

Jika boleh dikatakan, bahwa awalnya gerakan ini dimunculkan dipublik sebagai sebuah ide, gagasan yang menghiasi media social, forum-forum dialog maupun diskusi di media televisi yang disampaikan para aktivis #2019GantiPresiden seperti Mardani Ali Sera, Neno Warisman Fadli Zon Ahmad Dhani, Amin Rais, dan tokoh lainnya. 

Pendapat umum atau gagasan tersebut kemudian terus meluas dan mendapat reaksi pro dan kontra dari berbagai kalangan masyarakat baik aksi dukungan maupun aksi simpatik. Sebagian masyarakat Indonesia mengekspresikan melalui deklarasi “gerakan sosial” atau hak menyatakan pendapat di muka umum.

Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana public seharusnya menyikapi pro-kontra #2019GantiPresiden, bagaimana aspek legaliatas hukum gerakan ini, apakah gerakan ini konstitusional atau sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 atau inkonstitusional bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 ? Beragam komentar dan pendapat publik baik dari kalangan masyarakat awam hingga pejabat public, ahli hukum hingga para politikus. Ada yang mendukung sebagai hak menyatakan pendapat ada pula yang berangapan ini sebagai  bentuk kampaye menjelan pilpres 2019 dan merupakan ujaran kebencian kepada Presiden Jokowi.

Deklarasi atau gerakan #2019GantiPresiden hendaknya disikapi secara sehat dan bijaksana sebab baik yang mendukung maupun yang menolak semua adalah warga negara Indonesia yang tidak seharusnya disikapi secara emosional dan refresif. 

Adanya pro kontra gerakan ini paling tidak bisa disebabkan oleh 2 (dua) faktor. Pertama, dari sudut kepastian hukum ada ketidakjelasan legalitas hukum tentang sah tidaknya gerakan #2019GantiPresiden dari sisi hukum posistif Indonesia atau Ius constitutum yang berlaku di Indonesia apakah legal atau tidak legal gerakan aksi atau deklarasi #2019GantiPresiden, sebab selama ini belum ada keputusan resmi pemerintah atau negara secara legal formal tentang keabsahan gerakan ini, karenanya institusi negara seharusnya hadir lebih awal memberikan sikap resmi melalui suatu keputusan atau peraturan hukum yang menjadi dasar yang dijadikan sebagai rujukan semua pihak dalam memposisikan #2019GantiPresiden baik secara legalitas hukum maupun kedudukan hukumnya (legal standing) sehingga dengan ketegasan itu masing-masing pihak memosisikan diri secara tegas. 

Siapa yang seharusnya memberikan kepastian hukum, paling tidak ada 3 (tiga) institusi negara yang harus  hadir disini untuk memberi kepastian hukum yakni Institusi Penyelenggara Pemilu yakni Bawaslu dan Institusi Pemerintah yakni Presiden dan Kepolisian, atau institusi peradilan baik badan peradilan umum maupun Mahkamah Konstitusi.

Akibat ketidakjelasan status hukum dan kedudukan hukum aksi gerakan #2019GantiPresiden menimbulkan ketidakpastian hukum pada tataran ius operatum atau hukum dalam kenyataan hal berdampak pada sikap pro-kotra dikalangan masyarakat hingga upaya-upaya main hakim sendiri (eigenrichting) hingga dugaan persekusi terhadap aktifis #2019GantiPresiden  seperti yang dialami Neno Warisman yang dihadang massa di Bandara Pekanbaru Riau dan Ahmad Dani yang mendapat penolakan di Surabaya pada tanggal 26 Agustus 2018, dan Ratna Sarumpaet mendapat penolakan di Bangka Belitung pada Sabtu 25 Agustus 2018.

Demikian pula ketidakpastian tersebut menimbulkan sikap klaim kebenaran masing-masing pihak, pihak pendukung #2019GantiPresiden menganggap hal yang dilakukannya merupakan hak menyatakan pendapat dan hak konstitusional sebagai warga negara sedangkan kelompok masyarakat yang menolak berpendapat bahwa ini merupakan ujaran kebencian, bahkan sejumlah pihak menyebutnya sebagai gerakan “makar”.

Faktor yang kedua adanya faktor psikologis publik menyikapi dalam kontestasi menjelan Pilpres 2019 yang menyebabkan masyarakat dan berbagai kelompok social mengeksperesikan sikap dan pilihan politiknya menjelan pemilu, disamping itu boleh jadi ekspresi ini menjadi representasi emosi public yang ditunjukkan sebagian kelompok masyarakat sebagai sikap politik warga negara dalam menilai kinerja pemerintahan Jokowi, sebab rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam memilih presidennya dan menilai pertangungjawaban public dan kinerja pemerintahan bagi Presiden atas janji-janji politiknya pada pemilu Presiden 2014 yang lalu. Jadi semacam “ekspresi kewarganegaran” atas kinerja pemerintahan Jokowi sebagai pemenang pada pemilu 2014 yang lalu, dan sikap politik sebagian masyarakat yang “menolak” kinerja presidennya.

Jika gerakan #2019GantiPresiden ingin dikaji secara hukum maka untuk menilai apakah dalam gerakan #2019GantiPresiden ada perbuatan pidana atau perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), tidak dari sudut pandang hukum pidana dari berbagai literatur yang ada para ahli berpendapat bahwa untuk mengukur ada tidaknya tindak pidana maka ada 2 indikator yaitu dari aspek actus reus atau ada tidaknya perbuatan yang terlarang dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku paling tidak ada sejumlah undang-undang yang bisa dilihat yaitu KUHP,  UU No. 11 Tahun 2008 #2019GantiPresiden tentang Informasi dan Transaksi Elektonik (ITE), UU No.16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), dan UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan UU Pemilu yakni UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 

Dan indicator kedua adalah mens rea atau apakah sipelaku mempunyai kesalahan atau tidak, jadi seseorang yang sudah melakukan tindak pidana menurut rumusan undang-undang harus/mutlak dapat dipidana atau strict liability. Maka dalam konteks penegakan hukum atau law enforcement dan pro Justitia disinilah tugas aparat kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk menemukan apakah ada tidaknya peristiwa atau perbuatan pidana, dan pada saatnya nanti hakimlah yang akan memutuskan bersalah tidaknya dan hukumaan apa yang diberikan. 

Maka sepanjang gerakan #2019GantiPresiden tidak ditemukan tindak pidana maka gerakan tersebut sah-sah saja dilakukan. Dalam konteks penyampaian pendapat dimuka umum maka pijakannya adalah UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dalam pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa Setiap warga negara, secara perseorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, selanjutnya dalam ayat 2 disebutkan penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. 

Artinya, jika aksi gerakan #2019GantiPresiden sebagai kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dilakukan dalam bentuk sebagai mimbar bebas, pawai, unjuk rasa, dan atau rapat umum maka haruslah sesuai dengan ketentuan UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. adapun tata caranya diatur dalam sejumlah pasal seperti dalam ketentuan pasal 10 ayat 1 bahwa penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri dalam ayat yang lain disebutkan selambat-lambatnya 3 x 24 jam sebelum Kegiatan dimulai telah diterima oleh Polri setempat.

Dalam UU ini juga telah diatur bagaimana tata cara pembubaran oleh kepolisian dalam ketentuan Pasal 15 disebutkan bahwa Pelaksanaan penyampaian pendapat dimuka umum dapat dibubarkan apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10 dan Pasal 11. Pasal 6 tentang kewajiban dan tanggung jawab warga negara yang menyampaikan pendapat dimuka umum, pasal 9 tentang tempat yang dilarang melakukan aksi dan larangan membawa benda-benda yang dapat membahayakan sedangkan pasal 10 berkaitan dengan tata cara penyampaian pendapat sedang pasal 11 tentang hal-hal yang harus dimuat dalam isi surat pemberitahuan. 

Inilah yang bisa dijadikan  dasar hukum untuk menguji apakah bentuk menyampaikan pendapat dimuka umum tentang deklarasi #2019GantiPresiden yang dilakukan sah atau tidak, atau membubarkan Deklarasi #2019GantiPresiden oleh kepolisian dapat dibenarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian halnya segala bentuk penolakan yang terjadi disejumlah daerah terhadap acara #2019GantiPresiden yang dilakukan melalui pengadangan, ancaman, menghalang-halangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat dimuka umum, baik melalui aksi unjuk rasa pengadangan di bandara, hotel, maupun dijalanan merupakan tindakan yang juga tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena dalam ketentuan Pasal 18 UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum pada ayat (1) telah diatur bahwa Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan mengahalang-halangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat dimuka umum yang telah memenuhi ketentuan undang-undang ini dipidana  dengan tindak pidana paling lama satu tahun, dalam ayat (2) tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan. 

Bahkan pemburuan sewenang-wenang terhadap seseorang atau sejumlah orang yang kemudian disakiti, dipersusah juga merupakan tindakan “persekusi” yang diancam pidana dalam KUHP, dalam Pasal 170 ayat 1 KUHP menegaskan Barang siapa dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Demikian halnya dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP menegaskan bahwa Diamcam dengan pidana paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 4.500,00; ke-1 Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendirian maupun orang lain yang telah diperbaharui melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1/PUU-XI/2013 pada tanggal 16 Januari 2014 yang menyatakan frasa “Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Disinilah pentingnya profesionalisme dan netralitas aparat hukum untuk bertindak menegakkan hukum tanpa tebang pilih atau imparsial artinya berlaku adil, tidak berpihak pada kelompok tertentu yang berpotensi melanggar hukum. 

Sebagai alat kelengkapan negara, maka institusi kepolisian dalam menyikapi aksi pro-kontra aksi #2019GantiPresiden tentunya harus betul-betul netral mengayomi dan melindungi masyarakat, keberpihakan kepada hukum bukan kepada kelompok tertentu atau bahkan kepada kekuasaan.

Demikian halnya institusi penyelenggara pemilu baik itu KPU maupun Bawaslu hendaknya mengambil sikap yang tegas terhadap gerakan, aksi atau deklarasi #2019GantiPresiden, apakah telah memenuhi unsur pelanggaran UU pemilu atau tidak. Sehingga hak dan kebebasan berpendapat, berserikat yang telah dilindungi konstitusi dan peraturan perundang-undangan dapat ditegakkan secara adil sesuai peraturan perundang-undangan, demikian halnya menjaga kemurnian hak kedaulatan rakyat dalam pilpres 2019 agar tidak tercederai dan dapat tersalurkan secara demokratis dan berkepastian hukum secara adil bagi seluruh rakyat Indonesia. (*)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here