Bupati SBT Penuhi Panggilan KPK

0
998
Kuasa Hukum Bupati SBT, Fahri Bachmid. Foto: Istimewa

Ambon – Bupati Seram Bagian Timur (SBT) Abd. Mukti Keliobas memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak pidana korupsi berdasarkan Surat Perintah Penyidikan/Sprindik No. Sprin.Dik/77/DIK.00/01/05/2018, bertanggal 05 Mei 2018 dengan tersangka Yaya Purnomo selaku Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia terkait usulan dana Perimbangan Keuangan Daerah pada RAPBN-P tahun Anggaran 2018. Pemeriksaan Bupati SBT dimulai sekitar pukul 10.00 WIB dan berakhir pukul 11.30 WIB.

Kuasa hukum Bupati SBT Abd. Mukti Keliobas, Fahri Bachmid mengatakan, kliennya dimintai keterangan dalam kapasitas dan kedudukan hukumnya sebagai saksi terhadap tersangka Yaya Purnomo. “Jadi pak Bupati dimintai keterangan sebagai saksi untuk menguatkan sangkaan penyidik KPK terhadap tersangka Yaya Purnomo sehingga menjadi kewajiban hukum untuk setiap warga negara yang dipanggil oleh lembaga yang berwenang (KPK RI) dalam rangka penegakan hukum, maka wajib adanya untuk datang menghadap dan memberikan keterangan sesuai kepentingan hukum itu sendiri, tandasnya kepada detikmalukucom, Senin (20/8/2018).

Iklan Ucapan

Menurutnya, ini adalah sesuatu yang generik dan lumrah dalam sebuah negara hukum dan untuk agenda pemeriksaan Bupati SBT pada hari ini telah berjalan baik dan normal. Semua kebutuhan akan informasi dan keterangan yang diperlukan oleh penyidik KPK dalam perkara ini juga telah diberikan secara gamblang dan jelas oleh Bupati SBT.

“Prinsipnya Bupati akan selalu kooperatif terhadap KPK,” tandasnya. 

Dikatakan, kedepan jika penyidik masih berkepentingan untuk meminta keterangan tambahan maka Bupati akan kooperatif serta siap menghadap dan memberikan keterangan dimaksud dalam perkara ini tersangka Yaya Purnomo diancam dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal  11 UU RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. pasal 65 KUHPidana.

“Mengenai detail hasil pemeriksaan, tidak dapat kami sampaikan karena hal tersebut telah masuk pada ranah teknis penyidikan dan hal itu tentu merupakan domain penyidik KPK yang tidak dapat kami campuri”, ujarnya.

Fahri menjelaskan, prinsipnya dia sangat menghargai serta menghormati setiap tahapan dan proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK. “Biarlah KPK menyelesaikan tugasnya dalam perkara ini dengan tersangka Yaya Purnomo,” tutup kandidat Doktor Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia, Makassar. (dm2)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here