H-3 Pencoblosan, SANTUN Tempatkan Tim Hukum dan Advokasi di Semua Wilayah

0
924
Ketua tim hukum dan advokasi SANTUN, Fahri Bachmid. (Foto: Istimewa)

Ambon – Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Said Assagaff – Andre Rentanubun (SANTUN), menempatkan tim hukum dan advokasi di semua wilayah menghadapi tahapan pencoblosan pada Pilkada Maluku 27 Juni 2018 mendatang.

Penempatan tim itu dilakukan untuk kepentingan mengawal proses dan tahapan Pilkada sebagaimana yang telah ditentukan sesuai UU RI No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota agar berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (JURDIL) sebagaimana amanat ketentuan pasal 22E ayat (1) konstitusi (UUD NRI Tahun 1945).

“Tim hukum dan advokasi ini diambil dari kalangan advokat-pengacara profesional yang menguasai aspek hukum Pemilu dan Pilkada secara nasional. Para Advokat profesional ini telah dilatih secara khusus untuk menangani perkara-perkara ke-Pemiluan/Pilkada dalam menghadapi Pilkada Maluku tahun 2018 ini, “ kata ketua tim hukum dan advokasi SANTUN, Fahri Bachmid Minggu (24/6/2018). 

Menurutnya, semua advokat yang telah dibentuk berjumlah 37 orang dan pada Minggu (24/06/2018) pukul 16.00 WIT telah dilepas dan diberangkatkan ke 11 Kab/Kota se-Maluku.

Untuk setiap Kab/Kota ditempatkan secara beragam sesuai tingkat potensi kerawanan yang telah dianalisis serta dipetakan oleh tim ahli dan kajian strategis Tim SANTUN. Setiap Kab/Kota ada yang berjumlah 5 orang dan ada yang 4 orang. Tugas utama tim ini adalah mengawal serta memproses setiap pelanggaran serta potensi pelanggaran yang terjadi disetiap TPS serta mengawal setiap proses dan tahapan pemungutan suara sampai rekapitulasi suara pada tingkat PPK di kecamatan. Tim ini akan bertugas mulai dari tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Juli 2018. 

“Kami berharap proses Pilkada Maluku akan berlangsung secara demokratis dan berkualitas sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan berharap agar semua pihak dapat terlibat secara aktif untuk mengawal proses ini dengan baik agar Pilkada Maluku dapat menghasilkan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku yang memiliki derajat legitimate yang tinggi yaitu legitimasi secara politik dan hukum agar kepemimpinan Maluku yang dihasilkan memiliki basis dukungan yang kuat, “ terangnya.

Fahri menegaskan, tim ini juga nantinya akan mengawal proses Pilkada Maluku secara baik dan pihaknya akan bersinergi dengan semua pihak yaitu KPUD secara berjenjang, Bawaslu Provinsi secara berjenjang dan semua lembaga-lembaga pemantau yang terakreditasi agar bersama-sama mengawal serta memproses setiap pelanggaran hukum Pilkada Maluku yang terjadi. “Ini menjadi tugas kita semua, “ tutupnya. (dm3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here