Fahri: Penegakan Hukum TIPIKOR Ditreskrimsus Polda Maluku Berpotensi Merusak Sistem Hukum

0
3072
Pakar Hukum Tata Negara, Dr. (Can) Fahri Bachmid

Ambon – Pakar Hukum Tata Negara Fahri Bachmid menilai, penegakan hukum yang dilakukan tim TIPIKOR Ditreskrimsus Polda Maluku akhir-akhir ini berpotensi merusak sistem hukum.

Menurutnya, intensitas cara dan pola penegakan hukum khususnya penegakan hukum dibidang TIPIKOR yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Maluku tidak biasa, maka untuk melindungi masyarakat serta memastikan bahwa bahwa hukum bekerja sesuai koridornya serta terhindarkanya institusi Kepolisian dari penyalahgunaan kewenangan (Abuse of Power) yang pada ahirnya dapat merusak sistem hukum.

“Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No.25/PUU-XIV/2016, mahkamah telah merubah makna serta hakikat norma pasal 2 dan 3 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang TIPIKOR yang telah diubah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 sepanjang “kata/frasa” ‘DAPAT’ terkait penerapan unsur merugikan keuangan negara yang mana telah bergeser dgn menitikberatkan adanya Akibat (delik materiil), “ demikian bunyi rilisnya kepada detikmaluku.com, Sabtu (5/5/2018) malam.

Dirinya menegaskan, unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan semata (petential loss) tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata adanya (actual loss) dalam TIPIKOR. Dalam pertimbangan MK bahwa pencantuman kata “dapat” selama ini dlm UU TIPIKOR membuat delik pasal UU TIPIKOR menjadi delik formil, padahal praktiknya sering disalahgunakan oleh aparat untuk menjangkau banyak penyelenggara negara yang membuat keputusan, kebijakan yang bersifat “freies ermessen” dan berpotensi terjadinya kriminalisasi dengan dugaan terjadinya penyalahgunaan wewenang.

“Mahkamah dalam putusanya menyatakan kata “dapat” dalam UU TIPIKOR bertentangan dgn pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, selain itu kata “dapat” bertentangan dengan prinsip perumusan tindak pidana yang mana harus memenuhi prinsip hukum harus tertulis (lex script), “ paparnya.

Dirinya menjelaskan, hukum harus ditafsirkan seperti yang dibaca (lex stricta) dan tidak multitafsir (lex certa). berangkat dari paradigma penegakan hukum TIPIKOR tersebut sebagaimana diatur dlm putusan MK, maka pihak kepolisian harus mempedomani itu secara baik. Artinya, tidak lagi bisa melakukan proses penyelidikan dan penyidikan secara konvensional sebagaimana selama ini dilakukan dengan kata lain tanpa adanya temuan kerugian keuangan negara secara nyata dan riil berdasarkan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai UU BPK dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.4 Tahun 2016 yang menegaskan bahwa “instansi yang berwenang menyatakan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara adalah BPK yang memiliki kewenangan konstitusional bukan kepolisian.

“Aparat penegak hukum tidak bisa melakukan penyelidikan tanpa terlebih dahulu telah dapat dipastikan secara jelas dan tegas adanya kerugian keuangan negara secara jelas, nyata dan pasti (actual loss) berdasarkan rekomendasi BPK. Karena kepolisian bukan lembaga auditur yang dapat menetukan ada tidaknya kerugian keuangan negara dan yang berwenang melakukan perhitungan kerugian keuangan negara hanyalah BPK, “ tandasnya.

Dikatakan, berbagai tindakan penyitaan dokumen, pengeledahan serta berbagai tindakan “Polisionil” lainnya dalam sebuah kegiatan ”Penyelidikan” Ditreskrimsus Polda Maluku, semisal tindakan penyitaan dan memasuki ruangan kerja utk mengambil dokumen-dokumen tertentu di kantor Pemda Buru adalah tidak tepat dan berpotensi melawan hukum.

Hal tersebut dilakukan tanpa menggunakan izin Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor di Ambon sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 32 dan 33 ayat (1) UU RI No.8 tahun 1981 tentang KUHAP yang menyebutkan setiap tindakan pengeledahan harus dengan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, tetapi harus dalam konteks “Penyidikan” dan bukan “Penyelidikan”. Begitupun, dengan tindakan menyita sejumlah dokumen dari kantor Pemda Buru serta pengerebekan serta penyitaan pada kantor PD. Panca Karya itupun harus dalam konteks “Penyidikan” dan bukan dalam rangka “Penyelidikan” seperti saat ini.

“Beberapa manuver hukum yang dilakukan oleh Penyelidik Ditreskrimsus Polda Maluku dalam mengrebek dan menyita dokumen pada sejumlah instansi pemerintah untuk kepentingan penyelidikan dilakukan dengan menyerupai tindakan Penyidikan adalah sesuatu yang melawan nalar sehat berhukum kita, karena segala tindakan penyelidik seperti saat ini sudah dilakukan dengan berbagai upaya paksa yang secara hukum acara tidak dikenal dalam terminologi hukum untuk konteks “Penyelidikan” karena sesuai tertib hukum acara, upaya/tindakan paksa seperti penyitaan/pengeledahan hanya dapat dilakukan pada ranah “Penyidikan” dan buka “Penyelidikan” sesuai pranata hukum yang diatur dalam ketentuan pasal 38 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa “Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri, “ jelasnya.

Menurutnya, fakta bahwa penyitaan dan penggeledahan dilakukan dalam suatu kegiatan “Penyelidikan” oleh Ditreskrimsus Polda Maluku, maka hal tersebut berpotensi melawan hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalm UU RI No.39 tahun 1999 tentang HAM dan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 yang telah diratifikasi melalui UU RI No.7 tahun 2006 bahwa secara prinsip segala tindakan aparat penegak hukum harus berpedoman kepada kaidah-kaidah hukum publik sebagaimana diatur dalam KUHAP dengan maksud semata-mata untuk menjamin dan menghormati hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan didalam konstitusi (UUD NRI Tahun 1945). kerena itulah hakikat berhukum kita sebagai sebuah negara hukum.

“Kita sangat mendukung pemberantasan korupsi dan penegakan hukum, tetapi jangan sampai penegakan hukum diorientasikan serta diarahkan untuk membidik pihak-pihak tertentu dengan maksud tertentu pula sehingga menjadi bias politis serta mempunyai implikasi yang cukup serius serta kontra produktif terhadap proses demokratisasi itu sendiri dan kalau itu yang terjadi maka itu merupakan sebuah kecelakaan serta kemunduran serius. Hakikatnya hukum tidak boleh digunakan sebagai alat destruktif untuk menggerogoti tatanan/pranata kehidupan serta keteraturan sosial pada dasarnya hukum harus menciptakan ketertiban dan bukan keributan serta kegaduhan sosial, “ tandasnya.

Pihaknya secara tegas akan melakukan perlawanan secara legal-konstitusional jika sekiranya hukum digunakan sebagai alat untuk melakukan operasi politik dan bersifat “tirani” untuk suatu tujuan spesifik serta politis dan tidak akan kompromi terhadap hal yang demikian itu. Dan senantiasa akan mengikuti serta mencermati secara seksama dan serius setiap upaya pemberantasan korupsi yang saat ini tiba-tiba gencar dan agresif dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Maluku dan berharap sungguh semoga dilakukan sesuai tujuan hukum itu sendiri dan bukan untuk tujuan lain.

“Ini penting untuk dipahami semua pihak termasuk Kapolda Maluku apalagi Ditreskrimsus Polda Maluku secara sporadis dan demonstratif telah melakukan beberapa langkah yang cukup eksentrik walaupun dalam tahap “Penyelidikan”melakukan manuver hukum dengan memeriksa berbagai pihak secara massif dan sporadis ditahun dan momentum politik Pilgub Maluku saat ini sehingga publik tentu bertanya ada apa gerangan ? Tetapi kami masih berbaik sangka bahwa Ditreskrimsus Polda Maluku melakukan penegakan hukum sesui jiwa dan tujuan hukum itu sendiri dan bukan maksud lain, “ lanjutnya.

Dirinya kemudian mengingatkan, menjelang pemilihan dan pencoblosan 27 juni 2018 mendatang, salah satu tugas Kapolda Maluku yang sangat penting, strategis serta urgent yang terkait dengan hajat hidup orang banyak dan untuk kepentingan prospek pembangunan serta kelangsungan proses demokratisasi Maluku itu sendiri adalah memastikan secara utuh stabilitas keamanan dan politik diwilayah ini.

Kapolda harus sejauh mungkin memerintahkan jajarannya untuk menciptakan suasana kondusif serta mengeliminir berbagai tindakan seperti kegiatan-kegiatan Penyelidikan yang seolah-olah menyerupai tindakan “Penyidikan”, padahal bukan “Penyidikan” dengan melakukan sejumlah kegiatan/tindakan penyitaan serta penggeledahan dan dipertontonkan kepada publik sehingga berefek pada kegaduhan sosial dan politik sesungguhnya ini adalah sebuah “ironi” dalam sebuah negara hukum dengan mengedepankan prinsip-prinsip legalitas dan penghormatan atas Hak Asasi Manusia. (U)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here