Pakar Hukum Tata Negara: Penggeledahan Dokumen di Pemda Buru Tidak Sesuai Aturan Hukum

0
2335
Pakar Hukum Tata Negara, Doktor (Can) Fahri Bachmid, SH., MH.

Ambon – Pakar Hukum Tata Negara Fahri Bachmid menilai, penggeledahan dokumen yang dilakukan tim Tipikor Ditreskrimnus Polda Maluku di Pemda Buru, Selasa (24/4/2018), tidak sesuai aturan hukum. Menurutnya, dengan mencermati perkembangan serta intensitas cara dan pola penegakan hukum khususnya penegakan hukum dibidang Tipikor yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Maluku akhir-akhir ini yang tidak biasa, maka untuk melindungi masyarakat serta memastikan bahwa bahwa hukum bekerja sesuai koridornya serta terhindarkannya institusi Kepolisian dari penyalahgunaan kewenangan (Abuse of Power) yang pada akhirnya dapat merusak sistem hukum.

“Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 25/PUU-XIV/2016, mahkamah telah merubah makna serta hakikat norma pasal 2 dan 3 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Tipikor yan telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 sepanjang “kata/frasa” ‘DAPAT’, terkait penerapan unsur merugikan keuangan negara yang mana telah bergeser dengan menitikberatkan adanya akibat (delik materiil), “ demikian bunyi rilis yang diterima detikmaluku.com, Kamis (3/5/2018).

Kandidat Doktor Hukum Tata Negara UMI Makassar ini mengatakan, unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan semata (petential loss) tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata adanya (actual loss) dalam Tipikor dalam pertimbangan MK, bahwa pencantuman kata “dapat” selama ini dalam UU Tipikor membuat delik pasal UU Tipikor menjadi delik formil, padahal praktiknya sering disalahgunakan oleh aparat untuk menjangkau banyak penyelenggara negara yang membuat keputusan, kebijakan yang bersifat “freies ermessen” dan berpotensi terjadinya kriminalisasi dengan dugaan terjadinya penyalahgunaan wewenang.

Dirinya menjelaskan, Mahkamah Konstitusi dalam putusanya menyatakan kata “dapat” dalam UU Tipikor bertentangan dengan pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, selain itu kata “dapat” bertentangan dengan prinsip perumusan tindak pidana yang mana harus memenuhi prinsip hukum harus tertulis (lex scripta), hukum harus ditafsirkan seperti yang dibaca (lex stricta) dan tidam multitafsir (lex certa).

Berangkat dari paradigma penegakan hukum Tipikor tersebut, sebagaimana diatur dalam putusan MK, maka pihak kepolisian harus mempedomani itu secara baik, artinya tidak lagi bisa melakukan proses penyelidikan dan penyidikan secara konvensional sebagaimana selama ini dilakukan, dengan kata lain, tanpa adanya temuan kerugian keuangan negara secara nyata dan riil berdasarkan rekomendasi BPK sesuai UU BPK dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2016 yang menegaskan bahwa instansi yang berwenang menyatakan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara adalah BPK yang memiliki kewenangan konstitusional, bukan kepolisian.

“Aparat penegak hukum tidak bisa melakukan penyelidikan tanpa terlebih dahulu telah dapat dipastikan secara jelas dan tegas adanya kerugian keuangan negara secara jelas, nyata dan pasti (actual loss) berdasarkan rekomendasi BPK. Karena kepolisian bukan lembaga auditur yang dapat menetukan ada tidaknya kerugian keuangan negara dan yang berwenang melakukan perhitungan kerugian keuangan negara hanyalah BPK, “ tandasnya.

Fahri menyatakan, tindakan penyitaan dokumen, pengeledahan serta berbagai tindakan polisionil lainya dalam sebuah kegiatan penyelidikan Ditreskrimsus Polda Maluku, semisal tindakan penyitaan dan memasuki ruangan kerja untuk mengambil dokumen-dokumen tertentu di sekretariat Pemda Buru adalah tidak tepat dan berpotensi melawan hukum.

Hal tersebut dilakukan tanpa menggunakan izin Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor di Ambon sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 32 dan 33 ayat (1) UU RI No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP yang menyebutkan setiap tindakan pengeledahan harus dengan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, tetapi harus dalam konteks penyidikan dan bukan penyelidikan. Begitupun dengan tindakan menyita sejumlah dokumen dari kantor Pemda Buru, itupun harus dalam konteks penyidikan dan bukan dalam rangka penyelidikan seperti saat ini sebagimana diatur dalam ketentuan pasal 38 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri dan kalau berdasarkan fakta bahwa penyitaan dan penggeledahan dilakukan dalam suatu kegiatan penyelidikan oleh Ditreskrimsus Polda Maluku maka hal tersebut berpotensi melawan hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam UU RI No. 39 tahun 1999 tentang HAM dan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 yang telah diratifikasi melalui UU RI No. 7 tahun 2006 bahwa secara prinsip segala tindakan aparat penegak hukum harus berpedoman kepada kaidah-kaidah hukum publik sebagaimana diatur dalam KUHAP dengan maksud semata-mata untuk menjamin dan menghormati Hak Asasi Manusia sebagaimana ditegaskan didalam konstitusi (UUD NRI Tahun 1945 karena itulah hakikat berhukum kita sebagai sebuah negara hukum.

“Kita sangat mendukung pemberantasan korupsi dan penegakan hukum, tetapi jangan sampai penegakan hukum diorientasikan serta diarahkan untuk membidik pihak-pihak tertentu dengan maksud tertentu pula sehingga menjadi bias politis serta mempunyai implikasi yang cukup serius dan kontra produktif terhadap proses demokratisasi itu sendiri dan kalau itu yang terjadi maka itu merupakan sebuah kecelakaan, “ tegasnya.

Hukum kata dia, tidak boleh digunakan sebagai alat destruktif untuk menggerogoti tatanan kehidupan serta keteraturan sosial hukum harus menciptakan ketertiban dan bukan keributan serta kegaduhan sosial. “Kami tegas melawan jika hukum digunakan sebagai alat untuk melakukan operasi politik untuk suatu tujuan spesifik.

Pihaknya kemudian akan mencermati secara seksama setiap upaya pemberantasan korupsi yang saat ini dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Maluku dan berharap sungguh semoga dilakukan sesuai tujuan hukum itu sendiri dan bukan untuk tujuan lain. Ini penting untuk dipahami semua pihak termasuk Kapolda Maluku apalagi Ditreskrimsus Polda Maluku secara sporadis dan demonstratif telah melakukan beberapa langkah yang cukup eksentrik walaupun dalam tahap penyelidikan melakukan manuver hukum dengan memeriksa berbagai pihak ditahun dan momentum politik Pilgub Maluku saat ini sehingga “Publik tentu bertanya ada apa gerangan ? Tetapi kami masih berbaik sangka bahwa Ditreskrimsus Polda Maluku melakukan penegakan hukum sesui jiwa dan tujuan hukum itu sendiri dan bukan maksud lain, “ lanjutnya.

Dirinya juga mengingatkan menjelang pemilihan dan pencoblosan 27 Juni 2018 mendatang, salah satu tugas besar Kapolda Maluku adalah memastikan stabilitas keamanan dan politik diwilayah ini. (dm3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here