Optimis MK Menolak Permohonan Paslon BARU

0
261

Jakarta – Tim hukum pasangan calon Ramly Umasugi – Amus Besan BARU), optimis Mahkamah Konstitusi akan menolak seluruh permohonan pasangan calon Bakir Lumbessy – Amrullah Hentihu (BARU) dalam siding perselisihan hasill Pilkada Buru yang digelar hari ini, Kamis (16/3)  di Jakarta.

Berdasarkan rilis panggilan sidang serta jadwal sidang yang telah ditentukan oleh kepaniteraan MK, maka perkara perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Buru sesuai nomor register perkara No.20/PHP-BUP/XV/2017 tertanggal 13 maret 2017 akan disidangkan pada pemeriksaan panel hakim konstitusi yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan (dissmisal) proses/dismissal prosedur sesuai agenda persidangan.

Ketua tim hukum pasangan calon Ramly Umasugi – Amus Besan (RAMA) Fahri Bachmid, menjelaskan perkara No.20/PHP-BUP/XV/2017 akan disidangkan pada hari kamis tgl 16/03/2017 tepat pukul 13.00 WIB. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi RI No.1 Tahun 2016 pedoman beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota khususnya ketentuan pasal 25 disebutkan bahwa pemeriksaan perkara perselisihan hasil Pemilihan dilaksanakan melalui pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan persidangan yang dilaksanakan dalam sidang panel atau sidang pleno terbuka untuk umum.

“Jadi secara normatif pelaksanaan persidangan di MK untuk perkara PHP/sengketa Pilkada dilakukan dalam dua bentuk mekanisme atau rezim penyelesaian secara hukum yaitu pemeriksaan pendahuluan (Dismissal Proses) dan pemeriksaan persidangan (pemeriksaan pokok permohonan/gugatan) sebagaimana diatur dalam norma ketentuan pasal 26 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan ayat (1) pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dilaksanakan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan. Sedangkan ayat (2) mengatur pemeriksaan persidangan sebagaimana dimaksud dlm pasal 25 dilaksanakan untuk memeriksa permohonan pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, serta alat/dokumen bukti. Jadi secara hukum instrumen yuridis yang mengatur pemeriksaan pendahuluan (dismissal prosedur) adalah dalam rangka untuk menyaring semua berkas permohonan pemohon/penggugat apakah memenuhi syarat formil dalam mengajukan permohonan/gugatan ke MK atau tidak ? ” jelas Fahri kepada wartawan di Jakarta, Rabu (16/3).

Menyangkut dengan syarat formil yg akan hakim dalami dalam pemeriksaan pendahuluan (Dismissal), Fahri menjelaskan adalah seperti yang telah diatur dalam ketentuan norma pasal 3 ayat (1), pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7 dan pasal 8 PMK RI No.1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang salah satunya adalah ketentuan norma pasal 7 yaitu syarat ambang batas 2% untuk Pilkada Kabupaten Buru karena kabupaten degan jumlah penduduk sampai dgn 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yg ditetapkan oleh Termohon (KPUD). Dengan demikian, secara hukum syarat formil itu adalah absolut untuk dipedomani oleh hakim konstitusi apalagi itu merupakan norma turunan yang bersifat expresiv verbis. Selain itu, kata Fahri norma pasal 158 ayat (2) poin a, sehingga MK akan berpegang teguh pada norma UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Berdasarkan hal itu, maka dirinya memastikan secara hukum bahwa majelis hakim panel konstitusi akan kandaskan permohonan pasangan calon Bakri Lumbessy – Amrullah Hentihu (BARU) pada tahap pemeriksaan pendahuluan (dismissal). “berdasarkan hal di atas, maka permohonan pasangan calon BARU dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) karena tidak memenuhi syarat pengajuan berdasarkan ketentuan pasal 44 ayat (1), PMK No.1 Tahun 2016 menyebutkan bahwa permohonan TIDAK DAPAT DITERIMA apabila Pemohon dan/atau Permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7 dan pasal 8, “ tegas Fahri.

Fahri mengakui tim pasangan calon RAMA telah siap dengan sejumlah argumentasi hukum dalam menghadapi gugatan yang diajukan pasangan calon BARU di MK.

“Secara teknis kami sebagai tim pengacara pasangan calon RAMA telah siap dengan sejuta argumentasi hukum untuk mematahkan permohonan/gugatan tim hukum pasangan calon BARU. Kami telah susun dan siapkan materi jawaban dalam bentuk keterangan pihak terkait (Pasangan calon RAMA) atas permohonan pasangan calon BARU. Kami telah menyusun materi eksepsi dan jawaban yang utuh serta Komprehensif untuk menagkal gugatan pasangan calon BARU. Kami telah siapkan seluruh alat bukti dan dokumen hukum secara berjenjang dari tingkat terbawah mulai dari tingkat KPPS, PPK dan KPUD serta seluruh alat bukti dan dokumen telah kami siapkan untuk diajukan sebagai “counter plea” untuk membantah seluruh dalil gugatan BARU dalam persidangan tgl 16 besok, ” tandas Fahri.

Tim hukum RAMA juga kata Fahri, telah siap untuk menghadapi semua alibi dan dalil gugatan tim hukum pasangan calon BARU sehingga dipastikan nantinya pada tanggal 30 maret 2017seluruh permohonan/gugatan Tim BARU tidak diterima.

“Kami telah siap 1000% untuk menghadapi semua alibi dan dalil gugatan tim hukum pasangan calon BARU, kami pastikan bahwa pada tanggal 30 Maret 2017 seluruh permohonan/gugatan tim pasangan calon BARU akan dinyatakan tidak dapat diterima sehingga seluruh proses Pilkada Buru menjadi selesai dan tahapan pelaksanaan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih dapat segera dilangsungkan sesuai agenda pelantikan secara nasional, ” jelas Fahri.

Fahri berharap, agar masyarakat dapat menerima dan menghormati hasil putusan MK sebagai wujud kepatuhan kepada hukum sebab putusan MK sebagai cerminan supremasi hukum. (dm3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here