Kuasa Hukum Sebut Peran Thio Tidak Ada Dalam Kasus SPPD Fiktif Bursel

0
780
Kuasa hukum M. Saleh Thio, Fahri Bachmid.

Ambon – Kuasa hukum mantan Karateker Bupati Buru Selatan M. Saleh Thio, Fahri Bachmid, menyebut kliennya tidak memiliki peran apapun dalam kasus hukum Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif tahun 2011 di Kabupaten Buru Selatan yang saat ini ditangani penyidikannya oleh Ditreskrimnus Polda Maluku.

“Dengan secara cermat serta hati-hati kami mencoba untuk mengikuti perkembangan pemberitaan melalui media massa yang akhir-akhir ini telah menjurus pada pembentukan opini serta berorientasi pada pembunuhan karakter (character assatianation), berkaitan dengan kasus hukum SPPD fiktif tahun 2011 di Kabupaten Buru Selatan maka untuk menghindari kesesatan serta penyajian informasi yang distorsif yang perlu kami luruskan, “ demikian bunyi rilisnya yang diterima detikmaluku.com, Jum’at (13/4/2018).

Fahri mengatakan, sejak awal perkara ini mulai ditangani oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku sekitar tahun 2015, pihaknya selaku kuasa hukum sangat mengikuti perkembangan penanganan perkara tersebut secara detail dan menyeluruh bahkan sampai mendampingi proses pemeriksaan mantan Karateker Bupati Buru Selatan M. Saleh Thio pada saat diperiksa di Rekrimsus Polda Maluku pada saat itu.

Fahri mengungkapkan, kliennya diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi sehingga segala dinamika hukum maupun fakta-fakta serta alat bukti yang terungkap tentu pihaknya merekam secara baik dan prudent dan telah melakukan telaah yang mendalam berdasarkan fakta-fakta hukum sepanjang berkaitan dengan proses penanganan perkara tersebut pada saat itu.

Menurutnya, atas dasar pemeriksaan serta pendalaman atas peran dan keterlibatan pihak-pihak yang dianggap paling bertanggung jawab secara hukum pada saat itu, telah dilakukan secara hati-hati dan penuh dengan segenap kecermatan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku tentu dengan menggunakan kriteria yuridis dan alat bukti sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku yaitu UU RI No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP.

Hal itu dapat dilihat dengan sering dilakukanya proses eksposes/gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik Polda Maluku pada saat itu yang tujuannyaagar semua alat bukti dan tersangka serta peran pihak lain dapat ditetapkan secara bertanggung jawab serta form secara yuridis dan tidak asal-asalan dan pada saat penanganan perkara ini pada saat itu penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku telah bekerja secara profesional dan kredibel.

“Perlu kami luruskan bahwa Karateker Bupati Bursel M. Saleh Thio pada tahun 2011 bukan berkedudukan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagaimana diberitakan karena yang bertindak sebagai KPA adalah Sekretaris Daerah Buba Masbait sehingga dari sisi tugas dan tanggung jawab hukum sesuai Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara teknis adalah Sekda dan bukan Caretaker Bupati, “ tandasnya.

Fahri menjelaskan, secara hukum karateker tidak mengurus hal-hal teknis keuangan apalagi mengurus SPPD karena itu adalah urusan KPA. Karateker hanya mengurusi kebijakan umum pemerintahan sedangkan Sekda adalah organ pemerintahan yang memberikan dukungan teknis serta administratif kepada Caretaker Bupati.

Kemudian, secara teknis hukum keseluruhan rangkaian proses hukum perkara SPPD Fiktif ini telah di uji secara berjenjang sesuai prinsip “Integrated Criminal Justice System”, artinya semua proses ini telah di uji secara ketat mulai dari proses Penyelidikan selanjutnya dinaikan menjadi Penyidikan pada Ditreskrimsus Polda Maluku kemudian secara horizontal melalui proses dan tahapan pengawasan hukum oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Maluku.

Fahri melanjutkan, sepanjang proses penyidikan tersebut, bahkan JPU Kejati Maluku telah secara berulang-ulang telah melakukan telaah secara mendalam atas berkas perkara yang dilimpahkan dari penyidik ke Kejati dan telah diikuti dengan pemberian petunjuk teknis hukum atas berkas tersebut dari jaksa kepada penyidik. Dan hal itu berlangsung cukup lama sampai pada akhirnya berkas perkara dinyatakan lengkap dan siap kemudian dilakukan proses tahap dua. Setelah itu ditelaah lebih mendalam lagi sebelum berkas perkara dan tersangka dilimpahkan ke Pengadilan TIPIKOR Ambon untuk diperiksa dan diadili, artinya semua proses itu dilakukan secara benar dan valid. Serta secara hukum harus memenuhi unsur-unsur serta standar yuridis yang tidak mudah dan secara faktual untuk perkara SPPD fiktif telah melalui tahapan-tahapan yang cukup panjang serta kredibel.

Setelah perkara itu sampai kepengadilan TIPIKOR Ambon, maka telah dilakukan serangkaian proses pemeriksaan peradilan dengan diuji secara mendalam sehingga perkara ini telah terkonfirmasi secara hukum dan telah ada putusan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap (incraht).

“Sebab KPA yang juga adalah Sekda Bursel telah di vonis bersalah dengan ancaman pidana 5 tahun, dan dalam pertimbangan hukum hakim TIPIKOR Ambon yang mengadili perkara tersebut tidak sama sekali menyebut keterlibatan M. Saleh Thio dalam perkara itu, “ tandasnya.

Selain itu, tidak terdapat petunjuk apapun mengenai keterlibatan M. Saleh Thio dengan demikian maka berdasarkan putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut maka kami nyatakan bahwa klien kami M. Saleh Thio bersih dari segala persangkaan hukum untuk perkara SPPD fiktif. “Beliau clear and clean untuk perkara tersebut, “ kuncinya. (dm2)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here