Penanganan Perkara Insiden Warkop Lela Harus Objektif dan Profesional

0
809

Ambon – Kuasa hukum calon gubernur Maluku Said Assagaff, Fahri Bachmid, mengatakan penanganan perkara insiden di warung kopi Lela, Kamis (29/3/2018), yang saat ini ditangani oleh Polda Maluku harus dilakukan secara objektif menggunakan parameter yuridis serta politis yang didasarkan pada fakta-fakta yang ada.

Kandidat Doktor Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia Makassar itu menyatakan, bahwa langkah cepat dan gesit dari Polda Maluku untuk mengusut perkara yang masih tergolong sangat sumir tersebut tanpa melalui tahapan penyelidikan secara hati-hati dan cermat dapat menimbulkan tanda tanya.

“Ada apa dengan langkah kegesitan Polda Maluku dengan perkara ini ? Kami patut menduga dan sulit untuk menghindar dari pertanyaan mengenai motif dan target ahir dri sebuah proses akrobat penegakan hukum seperti ini, “ demikian bunyi rilisnya yang diterima detikmaluku.com, Kamis (5/4/2018).

Menurutnya, langkah cepat dan sigap (speed up) dari Polda Maluku untuk menyampaikan SPDP ke Kejati Maluku dalam perkara tersebut merupakan suatu prestasi penegakan hukum di Maluku yang luar biasa dan ini baru pertama kali terjadi dalam sejarah penegakan hukum.

“Kami belum mendapat secara resmi penyampaian tembusan SPDP dari Polda terkait perkara itu karena sesuai aturan wajib untuk diberitahukan kepada Pelapor maupun Terlapor. Dan sampai saat ini, belum ada sehingga kami tdk tahu apakah SPDP yang dikirim itu hanya terkait dengan delik Penganiyayaan (sangkaan dgn pasal 351) KUHP dgn posisi Terlapor adalah Abu King ataukah termasuk delik Pers (sangkaan dengan pasal 18) UU No.40/1999 Tentang Pers dengan Terlapor Said Assagaff dan Husein Marasabessy, “ katanya.

Dikatakan, masalah ini belum jelas dan masih sumir dan sekiranya ada SPDP dengan perkara delik Pers maka sangat lucu karena tidak segampang semudah itu polisi secara subjektif mengkualifisir bahwa telah terjadi tindak pidana dibidang Pers karena berdasarkan MOU antara Dewan Pers dan Polri No.2/DP/MoU/III/2017 bertanggal 9 Februari 2017.

Maka untuk menentukan sifat dan kualitas perbuatan itu adalah masuk pada ranah pelanggaran kode etik jurnalistik atau Pidana adalah Dewan Pers bahkan lebih jauh saksi ahli dalam perkara delik pers haruslah Dewan Pers bukan dari instansi yg lain jadi tidak mudah dan sesederhana itu.

Fahri mengatakan, pihaknya sedang mempertimbangkan beberapa opsi hukum yang dipandang penting untuk membuka tabir perkara ini secara terang benderang agar publik dapat mengerti duduk perkara secara lebih jelas dan objektif.

Opsi hukum itu untuk memastikan apakah tindakan Pelapor (Sam Usman Hutania) adalah benar sedang melaksanakan tugas-tugas jurnalistik sebagaimana diatur dalam pengertian ketentuan norma pasal 4 ayat (3), UU RI No.49/1999 Tentang Pers yang secara operasional diatur dalam Peraturan Dewan Pers No.6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers No.03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers khususnya ketentuan pasal 2 yang menyebutkan bahwa wartawan Indonesia menempuh cara-cara yg profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik yaitu : a. Menunjukan identitas diri kepada narasumber; b. Menghormati hak privasi, dan seterusnya.

“Kami sedang mengambil beberapa langkah hukum untuk memastikan apakah Pelapor dengan aktivitasnya pada saat kejadian di warung kopi Lela bertindak dalam kualitas sebagai jurnalistik ataukah diluar tugas profesionalnya, “ katanya.

Fahri menjelaskan, jika nantinya terbukti bahwa Pelapor pada saat peristiwa itu tidak sedang melaksanakan tugas-tugas jurnalistik sesuai kaidah-kaidah hukum Pers, maka secara yuridis Pelapor ( Sam Usman Hutania) dapat dikualifisir tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) ketika melaporkan perkara dengan delik pers sebagaimana diatur dlm pasal 18 ayat (1) UU RI No.40/1999 Tentang Pers pada Polda maluku dan justeru berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum yang serius kepada Pelapor.

“Kami sedang pertimbangkan dan mengkaji secara mendalam dan substantif untuk malapor balik yang bersangkutan dengan sangkaan dugaan tindak pidana Mengajukan Pengaduan atau Pemberitahuan palsu/Pengaduan fitnah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 317 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun Junto Pasal 220 KUHP, “ tandasnya.

Beberapa opsi hukum terpaksa harus pihaknya tempuh dalam rangka untuk mencari dan menemukan kebenaran materill atas perkara itu, agar menjadi terang benderang dan publik dapat memahami secara gamblang bahwa kami sama-sama mencari keadilan agar tidak ada yang menjadi korban atas penggalangan opini secara tendensius serta dilakukan secara massif dan sistemik sehingga atas semua ini biarlah diletakan dlm bingkai dan koridor hukum.

Dikatakan, berbagai rumors dan opini yang berkembang mengenai pemanggilan terhadap calon gubernur Maluku Said Assagaff sebagai Terlapor dalam perkara ini maka dia tegaskan bahwa berdasarkan Telegram Kapolri No.ST/415/II/RES.1.24/2018 bertanggal 15 Februari 2018 sebagaimana terdapat pada Diktum Kedua yang pada pokoknya adalah Memerintahkan kepada seluruh jajaran aparat kepolisian agar menunda proses penyelidikan dan penyidikan terhadap calon Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota yang diduga melakukan tindak pidana sampai tahapan Pemilihan selesai dengan dasar guna mewujudkan profesionalisme dan netralitas kinerja Polri dalam pelaksanaan YANMAS bidang penegakkan hukum serta guna menghindari “Conflict of Interest” dan dimanfaatkannya Polri untuk kepentingan politik oleh pihak tertentu.

“Surat Telegram Kapolri itu ditandatangani oleh Kapolri Prof. H. Muhammad Tito Karnavian, P.hd sehingga kami sangat memahami bahwa Kapolda Maluku pasti bersikap hati-hati dalam menyikapi berbagai perkara yang mempunyai potensi konflik kepentingan seperti itu, “ pungkasnya.

Pihaknya juga secara intens dan atentif senantiasa mengikuti dan menganalisis setiap perkembangan penanganan perkara itu l, sebab ini adalah hal yg paling sensitif dan mempunyai implikasi yg cukup signifikan baik secara sosial maupun politik.

“Kami percaya bahwa Polda Maluku pasti sangat profesional dalam melihat, memahami dan mempedomani berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan hukum yg berlaku di tubuh Polri. Kami juga percaya bahwa Polda Maluku sangat peka terhadap segala dinamika politik kemasyarakatan pada hajatan politik Pilgub Maluku ini bahwa perkara ini memiliki dimensi politik yang cukup tinggi, “ pungkasnya.

Dia mengharapkan agar semua pihak dapat menciptakan suasana kondusif menjelang Pilgub Maluku serta sejauh mungkin menghindarkan segala tindakan yang dapat mengganggu tahapan dan pelaksanaan Pilgub Maluku tahun 2018. (dm2)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here