Dianggap Lakukan Pelanggaran, Ini Bantahan Pengacara Gubernur Maluku

0
3038
Pengacara Gubernur Maluku, Fahri Bachmid

Ambon, detikmaluku.com: Pengacara Gubernur Maluku Said Assagaff, Fahri Bachmid dengan cepat merespons pemberitaan media lokal yang menganggap gubernur petahana itu melakukan pelanggaran saat peluncuran buku biografinya yang berlangsung di Islamic Center, Kota Ambon, Senin (29/1).

Dalam siaran pers yang diterima redaksi detikmaluku.com, Kamis (1/2) siang, Fahri menyikapi anggapan tersebut dengan bantahan argumentasi sebagai berikut: 1. Bahwa Gubernur Maluku tidak pernah melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pemilihan kepala daerah. Gubernur sangat paham dan memahami hakikat pelaksanaan Pilkada secara demokratis bahkan Gubernur tetap mendorong agar Pilkada sedapat mungkin diselenggarakan dengan mengedepankan prinsip dan kaidah-kaidah yang berlaku yaitu Prinsip langsung, umum, bebas, jujur dan adil (Luber dan Jurdil).

baca juga: KPU dan BAWASLU Diminta Profesional

2. Bahwa pada saat peluncuran buku biografi tersebut dengan dihadiri oleh seluruh jajaran Apatur Sipil Negara (ASN) dilingkup Pemprov Maluku, gubernur dalam kapasitas sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian dalam konteks menghadapi momentum Pilkada serta untuk melihat segala implikasi serta kompleksitas yang melingkupinya, maka sebagai Pembina Kepegawaian tentu memberikan arahan agar senantiasa mempedomani UU RI No.5 Tahun 2014 Tentang ASN dan PP No.11 Tahun Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS serta berbagai Peraturan terkait lainnya tentang ASN dalam menghadapi Pilkada.

“Jadi tidak ada pelanggaran yang dilakukan sepanjang berkaitan dengan hal tersebut karena kami sangat memahami hal tersebut, “ tegas Fahri.

3. Bahwa saat ini Ir. Said Assagaff dalam kedudukanya serta kapasitasnya adalah sebagai Gubernur Maluku dan belum ditetapkan sebagai Calon/Pasangan Calon pada kontestasi Pilkada Maluku, sehingga segala atribut kekuasaannya baik sebagai Gubernur maupun sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah masih melekat. Sehingga segala kewajiban dan kewenangan yang masih melekat secara hukum mengharuskan untuk beliau melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang tentu masih dalam batas tugas dan tanggung jawabnya termasuk memberikan pengarahan agar ASN mempedomani berbagai peraturan perundang-undangan yg berlaku. (RDM)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here